Peluang di Tengah Krisis Pandemi Covid-19 dan Transformasi Digital
Jakarta, Suarakristen.com
Cendekiawan sosial-politik Dimas Oky Nugroho menyebutkan dalam perspektif politik, momen pandemi yang terjadi di tekanan transformasi digital dan lanskap sosial ekonomi telah menjadi kesempatan untuk Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk merumuskan ulang dan mereformulasikan strategi kebangsaannya dalam mengantisipasi dan beradaptasi terhadap himpitan sekaligus peluang di era baru.
“Saya berpendapat bahwa faktor pandemi Covid-19 telah menjadi variabel tidak terduga by nature, namun by force telah membuka peluang,” kata Dimas saat menjadi narasumber The 5th Jakarta Geopolitical Forum 2021 dengan tema “Culture dan Civilization: Humanity at the Crossroad” secara daring, (22/10).
Pandemi Covid-19 juga memaksa bangsa Indonesia dengan segala problem sosio-historisnya untuk melakukan kompromi, rekonsiliasi, dan konsodilasi politik pada tataran suprastruktur negara. Selain itu, sekaligus pembenahan pada tataran infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik.
Pada situasi krisis saat ini dibutuhkan komitmen soliditas dan gotong royong antara negara dan rakyat. Hal ini dilakukan dengan cara membangun kebersamaan kebangsaan secara inklusif dan perkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dalam menghadapi musuh yang sama yaitu virus Covid-19 dan ancaman ketimpangan sosial.
“Keberanian dan inovasi justru dibutuhkan pada saat kritis menghadapi pandemi dan kelesuan ekonomi,” kata Dimas.
Menurut Dimas, untuk menyongsong adaptasi kebiasaan baru atau New Normal, kuncinya adalah hadirnya sebuah kesadaran dan budaya politik baru dalam masyarakat. Sehingga, dibutuhkan kerja sama dan kerja keras seluruh warga negara, kelompok masyarakat, serta institusi negara dari pusat sampai daerah.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan rekonsiliasi berbagai pertentangan ‘ideologi aliran politik’ melalui strategi sosialisasi dan pendidikan politik yang tepat dan relevan, memperkuat peran dan fungsi negara dalam hal pelayanan publik, serta menekan ego sektoral antar instansi, termasuk antar kementerian atau pemerintah daerah.
Pandemi Covid-19 telah membawa berbagai implikasi yang masif di sektor kesehatan, teknologi dan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, bahkan sektor pemerintahan dan sosial politik.
“Skalanya tak hanya kita rasakan di Indonesia. Virus dan dampak Covid-19 secara global telah mengguncang, menghantam, dan menimbulkan berbagai kerentanan di berbagai entitas negara serta ekonomi politik dunia,” kata Dimas.
Transformasi digital dan pandemi ini, lanjut Dimas, juga membawa berbagai konsekuensi peradaban yang harus diantisipasi secara sosial politik, ekonomi dan budaya. Namun, Indonesia beruntung karena memiliki jumlah anak-anak milenial yang besar. Anak milenial memiliki orientasi kinerja, haus akan ilmu pengetahuan, keinginan untuk maju dan berkembang. Secara sosial, anak milenial peduli untuk memajukan komunitasnya dan secara karakteristik memiliki kemampuan rekonsiliatif untuk berkolaborasi.
Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat khususnya anak milenial harus ditingkatkan. Sehingga, negara akan mampu membangun sebuah formula politik yang lebih kondusif untuk mewujudkan suatu integrasi nasional, pembangunan sosial ekonomi dan kelembagaan politik, serta demokrasi yang berkelanjutan.
The 5th Jakarta Geopolitical Forum 2021 yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis dan Jumat, 21 dan 22 Oktober 2021, pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB menghadirkan sepuluh narasumber terkemuka yang berasal dari tiga negara yaitu Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia.
Sepuluh narasumber tersebut yakni Mr. Rudy Breighton, M. B. A., M. Sc. dari Intercontinental Technology and Strategic Architect Boston; Prof. Dr. Robert W. Hefner, Former Director of the Institute on Culture, Religion, and World Affairs (CURA), Universitas Boston; Prof. Donald K. Emmerson Direktur Southeast Asia Forum (SEAF) di Shorenstein Asia-Pacific Research Center di Stanford University;Dr. Jean Couteau, Antropolog dan Budayawan dari Prancis; Dr. Gita Wirjawan, Patron and Advisory Board of the School of Government and Public Policy (SGPP) dari Indonesia; Dr. Robertus Robert, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta; Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia; dr. Roslan Yusni Hasan, Sp.BS., Neurosains dari Indonesia; Baskara Tulus Wardaya, Ph.D., Sejarawan Indonesia; dan Dimas Oky Nugroho, Ph.D., Cendekiawan sosial-politik.
***
(Hotben)
