Saksama Tangani Nduga

0
95

*EDITORIAL MEDIA INDONESIA*

 

*Saksama Tangani Nduga*

*PENDEKATAN kesejahteraan bagi Papua sudah tidak bisa ditawar lagi*. Semua sepakat bahwa kesenjangan pembangunan selama ini juga menjadi faktor pemantik munculnya aksi-aksi perlawanan dari sebagian rakyat di sana.

*Menyejahterakan rakyat Papua itulah yang kini terus diupayakan pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertamanya.* Pemerintah terus berupaya memastikan warga di bagian paling timur Indonesia itu menikmati kue pembangunan yang sama dengan warga negara lainnya. *Setara baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun akses terhadap pendidikan.*

*Sejumlah upaya telah dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur dan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga.* Selain itu, upaya untuk menggerakkan perekonomian, membuka ketertutupan, dan ujungnya menciptakan kesejahteraan.

*Namun, ketika berbagai upaya telah dilakukan, tetapi masih saja organ-organ separatisme bergentayangan, tentu pemerintah perlu bertindak tegas.* Konstitusi bangsa ini jelas tidak membuka ruang terhadap para pengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Aksi-aksi yang dilakukan kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) yang berafiliasi kepada Organisasi Papua Merdeka masih kerap terjadi.* Tidak hanya melakukan rentetan penyerangan terhadap aparat, mereka juga berupaya menggagalkan upaya pembangunan.

*Hal itulah yang seharusnya juga dipahami seluruh elemen pemerintahan, termasuk di daerah.* Komitmen pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keamanan dalam konteks antisipasi separatisme semestinya didukung penuh elemen pemerintahan di Papua.

*Patut disesalkan jika ada pejabat daerah justru memilih mengundurkan diri, seperti Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, karena kebijakan semacam ini.* Apalagi meminta aparat TNI dan Polri untuk ditarik. *Padahal, ancaman keamanan itu masih ada di depan mata.*

*Pejabat daerah seperti Wentius mestinya berada di barisan paling depan untuk memastikan rakyatnya menikmati akses-akses terhadap kesejahteraan*. Menjadi jembatan antara masyarakat Nduga dan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi.

Baca juga  Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke 10 akan digelar pada 25-27 November 2020 di Jakarta

*Mestinya Wentius sadar, posisinya sebagai wakil bupati bisa untuk memperjuangkan rakyat Nduga menikmati _benefit_ pembangunan, mencapai kesejahteraan.*

*Termasuk juga terkait dengan klaim banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan, Wentius bisa memperjuangkannya lewat jalur hukum atau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.* Artinya, posisi Wentius akan lebih menguntungkan bagi masyarakat Nduga jika tetap menjadi wakil bupati.

*Bagi pemerintah pusat, langkah pengunduran diri Wentius yang dibarengi dengan isu kekerasan aparat ini tentu mesti direspons dengan bijak.* Terjunkan tim investigasi, usut secara transparan, benarkah warga sipil atau memang oknum yang terafiliasi dengan KKSB. *Dengan begitu, tidak muncul polemik di ranah publik.*

*Respons Menko Polhukam Mahfud MD bahwa sikap Wentius sebagai manuver politik praktis demi kepentingan pilkada jelas terlihat menyepelekan fakta bahwa memang ada warga Nduga menjadi korban penembakan aparat.* Mestinya Menko Polhukam ataupun melalui Mendagri memanggil Wentius sebelum membuat deduksi.

*Jangan sampai hanya karena sikap ketidakhati-hatian pemerintah pusat merespons persoalan ini justru memantik aksi-aksi perlawanan.* Nduga kini sedang terluka, jangan sampai menjadi tambah parah.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here