Pemerintah Indonesia Dicecar 88 Pertanyaan Oleh Komite Pekerja Migran PBB: Rekomendasi Komite Pekerja Migran PBB Harus Menjadi Peta Jalan bagi Perbaikan Perlindungan Buruh Migran Indonesia

0
478

Jakarta, Suarakristen com

Siaran Pers Bersama Dari Jenewa, Swiss
Migrant CARE, HRWG, YKS, SARI, Migrant CARE Malaysia

Pemerintah Indonesia Dicecar 88 Pertanyaan Oleh Komite Pekerja Migran PBB:
Rekomendasi Komite Pekerja Migran PBB Harus Menjadi Peta Jalan bagi Perbaikan Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Sidang ke-27 Komite Pekerja Migran PBB dengan agenda review atas laporan inisial pemerintah Indonesia terhadap implementasi konvensi pekerja migran telah berakhir hari ini (6 September 2017). Komite Pekerja Migran mengapresiasi pemerintah Indonesia atas laporan inisial yang dikirimkan, jumlah delegasi yang hadir dan jawaban-jawaban yang disampaikan selama sesi berlangsung.

Sesi bagi pemerintah Indonesia berlangsung pada 5-6 September 2017, sedangkan forum bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan kontribusi dilakukan sehari sebelum dialog antara Komite dengan Pemerintah Indonesia pada 4 September 2017.

Selama proses dialog dengan Komite, pemerintah Indonesia yang diwakili 28 delegasi dari berbagai kementrian (25 laki-laki dan 3 perempuan) melaporkan upaya-upaya yang sudah dilakukan pasca Indonesia meratifikasi konvensi pekerja migran. Komposisi delegasi yang timpang gender menjadi salah satu perhatian pertama Komite. Kemudian, Komite memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada pemerintah Indonesia baik yang berbasis pada laporan tertulis pemerintah, laporan secara langsung, laporan tertulis masyarakat sipil (Migrant CARE, HRWG, Pathfinders, Global Detention Project, Human Rights Watch, HOME-TWC2, dan Migrant Forum in Asia- International Services for Human Rights) dan laporan langsung masyarakat sipil (oral statement). Secara keseluruhan, Komite mengajukan 88 pertanyaan kepada pemerintah Indonesia.

Beberapa isu krusial yang disorot Komite Pekerja Migran PBB dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

Revisi UU Nomor 39 tahun 2004 harus berbasis pada prinsip-prinsip konvensi dan dengan membatasi peran agen perekrutan.
Moratorium pengiriman PRT migran ke-19 negara harus dilakukan dengan pengawasan dan dilihat dampak positif dan negatifnya.
Kebijakan, situasi dan pengelolaan detention center di Indonesia yang overcrowding.
Alternative bagi penanganan orang yang masuk ke Indonesia tanpa tujuan mencari suaka.

Baca juga  Komnas Perempuan: “Tunda Pengesahan: Cegah Negara Mengabaikan Prinsip-Prinsip HAM Perempuan dan Perlindungan Kelompok Rentan

Ratifikasi konvensi ILO 181 tentang private services dan Konvensi mengenai Refugee.
Situasi buruh migran perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

MOU dengan 13 negara yang belum sesuai dengan Konvensi harus segera direvisi.
Intervensi pemerintah atas lebih dari 200 pekerja migran yang dilaporkan menghadapi hukuman mati diluar negri.

Pengelolaan remintances dari luar negri untuk keluarga pekerja migran, pembangunan daerah dan pembangunan nasional .

Sertifikat kelahiran buat anak-anak pekerja migran yang lahir di luar negri serta akses proteksi sosial, kesehatan dan pendidikan.
Kebijakan dan program bagi anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan.

Mekanisme untuk mencegah perdagangan orang.
Kontribusi inisiatif lokal pada perlindungan pekerja migran.

Ke-88 pertanyaan Komite Pekerja Migran dan rekomendasi yang muncul selama sesi berlangsung sesungguhnya dapat dijadikan peta jalan bagi perlindungan buruh migran kedepan berbasis penegakan hak asasi manusia. Hasil dari sesi ke-27 ini yang berupa rekomendasi direncanakan akan diadopsi pada 15 September 2017.

Jenewa, 6 September 2017

Anis Hidayah (Migrant CARE, 081578788874)
Yuyun Wahyuningrum (HRWG, 031614577102)
Miftahul munir (Kepala Desa Dukuh Dempok, 081249948586 )
Siti Badriyah (mantan buruh migran, 081280588341)
Melanie Subono
Mulyadi (08122972431)
Alex Ong (Migrant CARE Malaysia, +60196001728)
Saverrapal Corvandus (YKS Lembata, 082231763925)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here