Refleksi Natal dan Dies Natalis ke-54 Tahun 2017 DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI): Pemerintah Harus Mencegah  Berlanjutnya Upaya-upaya untuk Men-degradasi Pancasila dan Meng-erosi Persatuan Indonesia

0
308

 

 

 

Jakarta, Suarakristen.com

 

 

“Akhir-akhir ini, Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia seperti membutuhkan reaktualisasi. Bahwa Presiden Republik Indonesia, JOKO WIDODO sampai membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), merupakan tanda awas, bahwa Ideologi Bangsa Indonesia berada dalam tantangan. Pancasila, yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan dirumuskan Dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan sebuah “testimoni” akan jiwa besar dan saripati KEINDONESIAAN para founding fathers Bangsa dalam membangun konsensus dan kesepakatan Bangsa yang mempersatukan kita. Dengan itulah wujud ke-bhineka tunggal ika-an bangsa Indonesia yang bermacam-ragam latar-belakangnya telah teraktualisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun justru di abad ke 21 dan di era demokrasi dan demokratisasi unsur harmoni dan toleransi yang telah tertanam lama kini terancam melalui merebaknya isme-isme dan ideologi-ideologi yang punya daya tarik tinggi namun pada hakekatnya tidak kompatible dengan azas Persatuan Indonesia. Dalam sebuah perjuangan untuk membangun hegemoni politik yang baru ancaman justru diarahkan tajam terhadap Pancasila dan UUD 45. Kita semua, termasuk PIKI terpanggil untuk menunjukkan sikap yang jelas dan tegas dalam mencegah berlanjutnya upaya-upaya untuk men-degradasi Pancasila dan meng-erosi Persatuan Indonesia,”demikian disampaikan Ketua Umum DPP PIKI, Baktinendra Prawiro, M.H., M.Si., dalam acara Natal sekaligus Perayaan Dies Natalis Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) ke-54, di GPIB Effata, Jakarta (19/12/17).

 

Tegas Baktinendra Prawiro,”Seiring dengan meningkatnya upaya menihilkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan dampaknya pada dinamika sosial dan politik Bangsa, kita juga menyaksikan serta menghadapi persoalan bertumbuhnya intoleransi. Menurut kajian Setara Institute dan The Wahid Institute, saat ini Indonesia merupakan daerah yang amat rawan dengan tindakan kekerasan. Termasuk kekerasan yang mengatas-namakan, bahkan menyalah-gunakan, agama.

Baca juga  *Monumen Kapsul Waktu di Merauke Siap Diresmikan oleh Presiden Jokowi*

 

Selama PILKADA Daerah Khusus Ibukota, radikalisme atas nama agama bagaikan memperoleh momentum untuk bangkit. Bahkan ada beberapa kasus persekusi yang menyusul, baik yang terkait dengan pilihan politik maupun dengan agama dan atau keyakinan keagamaannya. Tidak heran jika kemudian Setara Institute menempatkan DKI Jakarta sebagai kota paling intoleran sepanjang tahun 2017. Potret yang menyedihkan karena DKI Jakarta, justru adalah Ibu Kota Republik Indonesia. Potret paralel yang menyedihkan dan terasa ironis adalah karena para pelaku gerakan dan aksi intoleran justru rentan dan tinggi di kalangan anak muda alias generasi muda.”

 

Ungkap Baktinendra lebih lanjut,”Fakta ini nampaknya sejalan dengan temuan MAARIF Institute pada tahun 2011, bahwa gerakan dan kelompok radikalisme di Indonesia berhasil memanfaatkan ruang terbuka di sekolah untuk mengkampanyekan aktifitas dan pahamnya. Temuan di beberapa daerah di Jawa Barat, dengan sampel data 50 sekolah, membuktikan kecenderungan pada anak muda dan generasi muda sebagai pelaku gerakan intoleran. Jika kita membiarkan proses seperti ini terus berlangsung tanpa interupsi yang sistematis, maka Bangsa kita bagai sedang menabur angin intoleransi dan radikalisme yang kelak akan kita tuai sebagai badai besar bagi ke- INDONESIA-an kita.

 

Memasuki tahun 2018, yang juga merupakan awal dari tahun politik menuju tahun 2019, kita akan kembali mengalami dan menyaksikan kemungkinan memanasnya situasi politik, khususnya dalam tarik menariknya dengan paham keagamaan. Memang, ini bukan merupakan sebuah keniscayaan, tetapi pengalaman pada tahun 2017 di DKI, dapat dijadikan contoh yang sahih tentang cara dan proses untuk menang dengan memanfaatkan issue agama. Hal yang dalam kontestasi politik memang sering amat sulit untuk dihindari.”

Baca juga  GURU BESAR UIN SUNAN KALIJAGA : TAFSIR AL-QUR’AN AHMADIYAH BRILIAN

 

“Karena itu, tegas Baktinendra lagi, kita bagaikan menunggu lahirnya kelompok kreatif baru bagi Bangsa Indonesia yang akan menelorkan langkah-langkah kreatif-nya bagi ke-INDONESIA- an yang mampu menjawab tantangan dinamika politik yang pekat memanfaatkan issue keagamaan. Kami, PIKI, percaya, bahwa tetap ada banyak orang Indonesia yang terus menerus menggali ide-ide kultural dan berbasis pengalaman budaya Indonesia yang santun, ramah serta selalu mengedepankan persaudaraan sejati antar sesama Anak Bangsa.”

 

“Maka, PIKI ingin menegaskan dan menggaris-bawahi sekali lagi, bahwa menghadapi situasi yang kompleks itu berjalannya roda pemerintahan tidak bisa lagi secara “auto pilot.”  Negara seharusnya mempunyai “standing position,” yang jelas berdasarkan konstitusi, dalam menangani persoalan-persoalan yang disebutkan di atas. Negara harus hadir sesuai dengan maksud konstitusi sebagai pemersatu yang meluruskan ekses-ekses ketimpangan dan penyimpangan yang terjadi. Tidak sekedar menjadi pemain politik saja, kiranya pengelola Negara teguh membela dan melindungi HAK & KEWAJIBAN AZASI setiap warga-negaranya, baik di pusat maupun di daerah-daerah, dan do berbagai aspek kehidupan masyarakat.”ungkap Ketua Umum DPP PIKI dengan penuh antusias.

 

 

Baktinendra Prawiro yang merupakan putera salah seorang ekonom terbaik Indonesia, Radius Prawiro, menyatakan lagi,”PIKI, pada usianya yang ke-54 ini, menegaskan bahwa PIKI bersama dengan seluruh Lembaga Keumatan, GMKI, GAMKI, PARKINDO, PWKI, GSKI, berada dalam realitas kebangsaan Indonesia yang terus menerus diuji keutuhannya. Negara ini telah ikut kita perjuangkan kelahirannya dan terus pertahankan kemerdekaannya hingga saat ini. Namun dewasa ini, Bangsa Indonesia sedang menghadapi begitu banyak persoalan termasuk menguatnya ancaman radikalisme, kesenjangan ekonomi, bonus demografi dan konflik-konflik internal lainnya.

 

Menghadapi semua persoalan di atas, kami, DPP PIKI, tetap berkeyakinan bahwa kita semua diutus untuk selalu MENEGAKKAN DERAJAT BANGSA dengan melakukan hal-hal yang TEPAT dan BENAR.

Baca juga  The Habibie Center Menyelenggarakan Seminar *Darurat Korupsi Kepala Daerah*

 

Tentang sikap DPP PIKI tentang isu Yerusalem, Baktinendra menyatakan,”Issue Yerusalem sebagai ibu-kota Israel, yang belum lama ini mendapat dorongan presiden USA Donald Trump, juga telah menggemparkan dunia kembali, bahkan  memperoleh gaungnya di Indonesia. Untunglah baik pemerintah maupun berbagai lembaga / organisasi non pemerintah telah bergerak cepat memprotes komentar Trump tersebut. Sejalan dengan pemerintah, PIKI juga mendesak agar perdamaian antara Israel dan Palestina tetap diupayakan melalui solusi dua negara, dengan Yerusalem tetap sebagai kota peninggalan budaya khusus dan pusat ziarah keagamaan dunia.

 

Kiranya momen ini menginspirasi kita untuk terus mencairkan kebekuan-kebekuan di dalam relasi-relasi sosial apapun (yang mungkin ada), apakah dalam kehidupan bergereja, atau berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, ataupun khususnya dalam berorganisasi. Sehingga kiranya kita dimampukan melanjutkan pelayanan kita, khususnya di tahun 2018 yang akan datang, dengan penuh dinamika berdasarkan iman oleh Roh Kudus serta dengan semangat kasih dan kebenaran. Hanya dengan demikian kiranya kita dapat berjuang dalam pengharapan bahwa keadaan dapat menjadi lebih baik di setiap dimensi kehidupan. Baik sebagai umat Kristus maupun sebagai warganegara Indonesia.”

 

Hadir dalam acara Natal dan  Dies Natalis PIKI ke-54 tersebut antara lain Dirjen Bimas Kristen Protestan Prof. Dr. Thomas Pentury, pengurus DPP dan DPD PIKI, seperti Dr. Audy Wuisang, Dr. Theo Litaay, Merdy Rumintjap, M. Si., para sesepuh PIKI, PP GMKI dan utusan dari pelbagai ormas dan gereja. Tampil sebagai pembawa Firman Tuhan adalah Pdt. Jacky Manuputty, M.A.

(Hotben Lingga)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here