PKNI Kecam Perintah Tembak Ditempat

0
366

Jakarta, Suarakristen.com

Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) mengecam tembak ditempat yang tidak sesuai prosedur penggunaan senjata api oleh jajaran Kepolisian dalam operasi penangkapan terduga pengedar narkotika. Hal ini disampaikan saat menghadiri undangan kegiatan “Ombudsman Mendengar” bersama organisasi masyarakat sipil lainnya seperti LBHM, HRWG, Amnesty International Indonesia dan ICJR pada Senin, 19 September 2017 di Kantor Ombudsman RI.

Berdasarkan data yang dikumpulkan PKNI, terdapat 15 kasus tembak ditempat yang menyebabkan mati di sejumlah daerah di Indonesia sejak Agustus 2016. Organisasi masyarakat sipil lainnya yang hadir juga memaparkan data serupa yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di lapangan.

Istilah tembak ditempat muncul dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian sebagai tindakan yang diberlakukan terhadap tersangka demi melindungi nyawa manusia dan hanya boleh diberlakukan sebagai tindakan terakhir apabila tindakan keras lainnya tidak bisa dilakukan lagi. Mengenai prosedur penggunaan senjata api ini telah diatur dalam Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum yang disahkan dalam Kongres PBB Ke-8 di Havana,1990.

“Penembakan merupakan suatu tindakan kepolisian yang hanya boleh diambil berdasarkan diskresi anggota polisi di lapangan apabila tindakan orang yang akan ditangkap ini membahayakan jiwa anggota polisi itu sendiri atau orang lain. ” Ujar Pelaksana Advokasi Hukum PKNI, Alfiana Qisthi

.

Komjen Putut Eko Bayuseno selaku Irwasum Polri juga mengatakan bahwa diskresi adalah kebijaksanaan anggota Polri di lapangan secara independen tanpa perintah. Menanggapi hal ini Alfiana mengatakan “Jadi kalau penembakan ditempat ini dilakukan atas dasar perintah atasan, hal ini jelas menyimpangi makna diskresi. Kapolri bahkan Presiden mestinya tidak bisa memerintahkan penembakan ini”

Baca juga  4 Ormas Kristen Menolak Revisi UU KPK karena Dianggap Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi

Edo Agustian, Koordinator Nasional PKNI mengungkapkan kejadian penembakan atas dirinya belasan tahun silam oleh Polisi. “ Saya ditangkap, mata saya ditutup, dibawa ke suatu tempat kemudian kaki saya ditembak hingga tulang kaki saya remuk. Tidak ada perlawanan dari saya. Saya mendengar bahwa mereka diperintahkan untuk menembak saya.”

Edo juga menekankan, penembakan tanpa mengindahkan prosedur penggunaan kekerasan dan senjata api justru akan membuat citra kepolisian semakin lemah dimata masyarakat. Polisi sebagai simbol dari hukum yang hidup seharusnya menjadi garda terdepan untuk penegakan hukum yang humanis, bukannya menjadi simbol brutalitas.” Tutupnya.

Narahubung: Alfiana Qisthi 0856 4094 6383, Edo Andries 0818101047

Regards,

Edo Andries
Media and Communication Officer
PKNI-Indonesian Drugs User Network
p: 6221 837 978 25 m: 62818101047
f: 6221 837 978 26
a: Jl. Tebet Timur Dalam XI no.94 Tebet Jakarta Selatan 12820, Indonesia
w: www.pkni.org e: media@pkni.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here