Forum Komunikasi Purnawirawan untuk Kesatuan dan Pembaharuan (FKP3): Purnawirawan TNI-Polri Tuntut Pemakzulan Jokowi, Diskualifikasi Prabowo-Gibran

0
135

Forum Komunikasi Purnawirawan untuk Kesatuan dan Pembaharuan (FKP3): Purnawirawan TNI-Polri Tuntut Pemakzulan Jokowi, Diskualifikasi Prabowo-Gibran

 

Jakarta, Suarakristen.com

 

Forum FKP3, Forum Komunikasi Purnawirawan untuk Kesatuan dan Pembaharuan yang terdiri dari ratusan orang melakukan konsolidasi untuk menyikapi situasi dan perkembangan tanah air pasca pemilu 14 Februari 2024.

Pada konsolidasi ini,  Jend. Fachrul Razi selaku Mantan Menteri Agama.menyatakan “Sehubungan telah terlaksana ahad pencoblosan 14 Februari 2024, FKP3 menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat yang telah berpartisipasi penuh dalam pemilu tersebut. Kami sampaikan hormat kepada pemerintah pusat, daerah, kpu, bawaslu, aparat keamanan yang telah menyelenggarakan amanatnya di seluruh wilayah dan perwakilan luar negeri,” ujar Fachrul Razi dilansir dari channel YouTube Refly Harun, Sabtu, (17/2/2024).

FKP3 menyatakan akan menerima hasil nyata perhitungan suara atau real count yang diperoleh dari Pemilu jujur dan adil. Mereka bercita-cita menjadikan Pemilu ini sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pandang bulu serta mengefektifkan fungsi DPR dengan memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pemilu presiden.

“Pertama, presiden bersikap cawe-cawe kepada pemilu, dengan mengeluarkan aparat mendukung paslon 02 sangat menodai demokrasi Indonesia. Pemunculan Gibran melalui rekayasa hukum memalukan dan langsung disambut KPU, telah menghianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik agar mendukung paslon 02, merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum. Keempat, kecurangan dari petugas KPU dan pendukungan dari pihak tertentu sungguh menodai demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi keutuhan NKRI.” terangnya.

“Kami menyatakan memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan quick count yang bukan hasil asli pemilu. Mendiskualifikasi pasangan prabowo-gibran pada pilpres 2024. Kami mendesak Jokowi dan pejabat yang merusak demokrasi untuk segera mundur dan dimakzulkan,” tambah dia.

Baca juga  Inovasi Pendanaan Hijau Supernova Ecosystem Targetkan Konservasi 700 ribu Hektar dan Lapangan Kerja bagi 13.000 Masyarakat Adat

Dalam konsolidasi itu sebenarnya diikuti jenderal sebanyak 200 orang, tetapi hanya hadir 40 orang dari kesatuan massal. TNI AD, AL dan Kepolisian. Konsolidasi dari permulaan pembentukan pernyataan/deklarasi ini diawali dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, pada akhirnya deklarasi ini diputuskan.

“Cawe-cawe Jokowi ini sangat membahayakan konstitusi dan bangsa ini akan terancam. Oleh sebab itu, kami minta mundur atau dimakzulkan, presiden tidak baik bagi bangsa di masa sekarang. Untuk diskualifikasi paslon 02, selain banyak kecurangan dan pelanggaran, mereka juga melakukan selebrasi dari hasil quick count dan sangat merusak pemikiran rakyat banyak seolah-olah itu hasil resmi, padahal itu quick count,” tegasnya.

Berdasarkan hasil seluruh fakta, banyak pihak yang memviralkan paslon 02, termasuk juga pada saat pendaftaran. Padahal, waktu itu belum diputuskan tentang PKPU umur syarat menjadi calon wakil presiden.

Lalu, bagaimana tanggapan anda terkait banyak sekali dugaan Polri yang tidak netral dan justru memihak kepada paslon 02?

“Saya selaku mantan anggota kepolisian, insyaallah tidak ada perintah untuk itu, di lapangan mungkin terjadi bisa saja ada hal-hal deviasi perintah, yang jelas kita mengharapkan TNI dan Polri tentunya mengharapkan netral dan menjunjung tinggi hukum di Indonesia ini,” tegas Irjen Pol. Anang Yusuf menjawab pertanyaan Refly.

Di negara hukum, tambah Fachul, tidak akan bisa melakukan hal sewenang-wenang, semua orang akan bisa merasa aman dan tidak bisa berperilaku seenaknya. Ia juga mengatakan akan ada perlindungan hukum terhadap orang-orang yang terancam.

“Kita justru khawatir jika ini tidak direspon akan melakukan langkah yang lebih berat, dulu tahun 1998 mahasiswa saja, sekarang hingga guru besar sampai TNI Polri dan tidak direspon itu salah, tapi harus direspon, itu wajib hukumnya. Kalau kita semua sudah bertindak artinya kondisi di lapangan sudah tidak kondusif,” pungkasnya.

Baca juga  Inovasi Pendanaan Hijau Supernova Ecosystem Targetkan Konservasi 700 ribu Hektar dan Lapangan Kerja bagi 13.000 Masyarakat Adat

Jakarta, Museum Bang Yos, 17 Februari 2024.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here