Kontroversi Belva dan Kartu Prakerja

0
82

EDITORIAL MEDIA INDONESIA

Kontroversi Belva dan Kartu Prakerja

 

*SETIAP kontroversi hendaknya segera diselesaikan*. Terlebih jika yang menimbulkan kontroversi itu kebijakan pemerintah. *Penyelesaiannya harus cepat, tuntas, tidak setengah-setengah*. Tuntaskan agar tidak malah menimbulkan kontroversi-kontroversi baru.

*Kontroversi terkait dengan kartu prakerja belakangan ini semestinya juga masuk ke daftar itu. Ada anggaran besar di situ*. Sebelumnya dianggarkan Rp10 triliun, kemudian dinaikkan menjadi Rp20 triliun seiring dengan perubahan orientasinya dari sebelumnya sebagai jaring pengaman para pencari kerja menjadi bantuan sosial, *terutama bagi korban PHK akibat pandemi virus korona*.

*Dari jumlah anggaran sebesar Rp20 triliun itu, hampir seluruhnya, yakni Rp19,88 triliun, dialokasikan untuk insentif kepada masyarakat*. Nominalnya Rp3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar. *Sampai di sini publik masih melihat kartu prakerja ialah program bagus yang kiranya dapat membantu meringankan beban masyarakat*, utamanya mereka yang harus kehilangan kerja dan penghasilan gara-gara efek covid-19.

*Lantas, di mana kontroversinya? Dari setiap Rp3,55 juta yang diperoleh peserta kartu prakerja, uang tunai yang mereka dapatkan hanya Rp2,55 juta*. Itu terdiri atas insentif sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp2,4 juta) dan biaya pengisian survei evaluasi sebesar Rp50 ribu per survei untuk 3 kali survei (Rp150 ribu).

*Sisanya Rp1 juta ditransfer ke rekening dompet elektronik peserta untuk dipakai sebagai biaya pelatihan*. Di sinilah kontroversi mulai muncul, karena tanpa publik tahu, pemerintah rupanya sudah memilih delapan mitra penyelenggara pelatihan online kartu prakerja. *Delapan mitra itu Tokopedia, Bukalapak, Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker.*

*Dalam logika paling sederhana pun, kita bisa menghitung merekalah yang akan menikmati anggaran Rp1 juta dikalikan 5,6 juta peserta. Hasilnya Rp5,6 triliun*. Padahal, selain Sisnaker, para mitra itu ialah perusahaan-perusahaan startup yang jika dilihat dari nilai kapitalisasi ataupun valuasinya tak patut disusui anggaran negara.

Baca juga  KPID Jakarta: Menuju ASO 2022, Masyarakat Jakarta harus Melek Digitalisasi Penyiaran “Keharusan Migrasi dari Siaran Analog Menuju Slaran Digital”

*Kritik tidak berhenti di situ. Materi-materi pelatihan daring yang ditawarkan pun dinilai aneh, lucu, bahkan mengada-ada. Relevansinya juga dipertanyakan*. Tidak sebanding dengan uang yang mesti dibayarkan peserta kartu prakerja. *Malah, sebagian besar materi itu sebetulnya bisa didapatkan secara gratis lewat platform digital yang lain.*

*Mundurnya CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara dari jabatan Staf Khusus Presiden, beberapa waktu lalu, mungkin ialah bagian dari penyelesaian kontroversi-kontroversi itu*. Pada satu sisi, ia perlu diapresiasi karena koleganya sesama stafsus yang sebelumnya menggunakan ‘kuasanya’ dengan mengirimkan surat ke camat-camat untuk membantu operasional perusahaan yang ia pimpin, sampai hari ini justru belum mengundurkan diri.

*Namun, mesti dicatat, dalam konteks permasalahan kartu prakerja secara utuh, mundurnya Belva hanyalah penyelesaian persoalan domestik dia sendiri*. Ia tentu tidak nyaman dengan tuduhan konflik kepentingan dalam kasus kartu prakerja akibat rangkap jabatannya sebagai CEO Ruangguru dan Stafsus Presiden.

*Substansi persoalannya belum tersentuh solusi. Yaitu anggaran Rp5,6 triliun yang tidak tepat sasaran*. Bahasa lainnya ialah pemborosan anggaran. *Inilah yang mesti direspons dan diselesaikan cepat oleh pemerintah, mumpung baru anggaran untuk 168 ribu peserta Kartu Prakerja gelombang I yang sudah ditransfer kemarin, Rabu (22/4).*

*Minimal, jelaskan dulu sejelas-jelasnya kepada publik apa manfaat pasti dari pelatihan-pelatihan berbayar itu.* Adakah jaminan, misalnya, ketika pandemi korona berakhir dan para peserta sudah mengenyam pelatihan daring itu, mereka dapat prioritas untuk mendapatkan lapangan kerja?

*Bila perlu setop dulu program ini untuk segera mencari skema lain pemanfaatan anggaran kartu prakerja yang lebih masuk akal, relevan, dan efektif*. _Pemerintah tak mesti menjadi anak muda seperti Belva Devara dulu untuk mau mundur selangkah demi menyingkir dari kontroversi_ *sekaligus menggali skema baru yang lebih mampu menyelesaikan persoalan.*

Baca juga  Momen Pencerahan 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here