GMKI Menentang Keras Rencana Pemindahan Kantor Kedubes AS ke Yerusalem, Pemerintah Indonesia Harus Menjadi Penengah

0
395
Alan C. Singkali, Sekum PP GMKI

Jakarta, Suarakristen.com – Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa akan memindahkan kantor Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. GMKI menentang keras kebijakan yang dapat mengubur proses damai yang selama ini sedang diupayakan oleh berbagai pihak.

“Sekitar setahun lalu saat pertama kali mendengar janji kampanye Trump, GMKI langsung mengeluarkan pernyataan sikap menentang rencana ini. Dan saat ini GMKI tetap dengan sikapnya, menentang keras rencana pemindahan Kantor Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebab ini telah melanggar perjanjian dan hukum internasional dan dapat mengubur proses damai di antara kedua negara tersebut,” ujar Alan Christian Singkali, Sekretaris UmumPengurus Pusat GMKI, Jumat, (8/12).

Menurut Alan, seharusnya negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat tidak membuat kebijakan politik luar negeri yang bertentangan dengan kebijakan solusi dua negara agar tidak memperkeruh proses diplomasi yang sudah berjalan selama ini.

“Yerusalem selama berpuluh tahun berada dalam posisi status quo. Palestina dan Israel telah mengklaim Yerusalem sebagai ibukota negara masing-masing. Jika Presiden AS Donald Trump menganggap pemindahan Kedubes ini sebagai salah satu pendekatan terbaru AS untuk menyelesaikan persoalan Palestina-Israel secara damai, seharusnya Pemerintah AS berani juga mengakui Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina. Jika tidak, maka dapat disimpulkan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem semakin menunjukkan posisi AS yang sebenarnya dalam persoalan Palestina-Israel,” kata Alan.

Sekretaris Fungsi Bidang Hubungan Internasional, Ruben Frangky Oratmangun menambahkan bahwa GMKI akan mengajak puluhan organisasi mahasiswa Kristen se-dunia yang tergabung dalam World Student Christian Federation (WSCF) yang berkantor di Jenewa, Swiss untuk menentang kebijakan Pemerintah AS ini. WSCF memiliki _consultative status_ dalam ECOSOC Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca juga  Mendikbud Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”*

“Persoalan Palestina-Israel sudah berlangsung sangat lama. Kami meminta pemerintah Indonesia yang memiliki posisi netral dan bebas dari berbagai kepentingan untuk semakin aktif berperan dan menjadi penengah dalam persoalan Palestina-Israel,” pungkas Ruben.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here