Webinar Satu Data Indonesia: Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

0
646

Webinar Satu Data Indonesia: Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta, Suarakristen.com

Visi-Misi dan arahan Presiden yang terdiri dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi birokrasi diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, salah satunya adalah ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Nasional 2021, antara lain melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Program PCPEN 2021 diarahkan untuk penanganan pandemi, melindungi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi, melalui penanganan kesehatan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi publik. Program PCPEN yang diarahkan untuk perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi mendapat alokasi APBN cukup besar sehingga harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dukungan APBN untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi mencapai Rp.744,77 T, dialokasikan kepada perlindungan sosial sebesar Rp.186,64T, dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp.162,40T, kesehatan sebesar Rp.214,96T, insentif usaha sebesar Rp.62,83T dan program prioritas sebesar Rp.117,94T.

“Rofyanto selaku Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan mengatakan saat ini
sistem informasi Fragmented terpisah di masing-masing K/L berdampak pada pelaksanaan program penurunan kemiskinan belum optimal”.

Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dilakukan oleh kementerian dan lembaga baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga pentingnya aspek kolaborasi antar stakeholders di tingkat pusat, daerah, akademisi dan masyarakat luas.

Selain itu juga dibutuhkan prakarsa Satu Data Indonesia oleh para stakeholder utk terus memperkuat kolaborasi, kelembagaan dan pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia.

Oleh karena itu Satu Data Indonesia menjadi sangat penting untuk diimplementasikan, pandemi Covid-19 mendorong implementasi layanan digital pemerintah ke level yang belum pernah kita alami sebelumnya, data menjadi komponen wajib, penggunaan dasar (data) yang tidak reliabel dalam agenda masif seperti pemulihan Nasional berisiko menimbulkan inefisiensi / pemborosan sumber daya dan program yang tidak tepat guna atau tepat sasaran. Hal-hal tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program, kunci kesuksesan Pemulihan Nasional terletak pada responsif, akurasi, adaptabilitas dan kolaborasi.

Baca juga  STMA Trisakti Gelar Wisuda XXXIII Lulusan Program Sarjana dan Program Diploma Tiga Tahun Akademik 2023/2024

Satu Data Indonesia mendorong Integrasi data dan layanan pemerintah melalui standarisasi tata kelola data dan interoperabilitas, layanan pemerintah terintegrasi tidak bisa terwujud jika kondisi data masih tersebar dan dengan standar yang beragam, dengan data dan layanan pemerintah yang terintegrasi, masyarakat selaku pengguna layanan akan dimudahkan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pemerintah, melalui upaya manajemen dan penjaminan kualitas data, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan pengembangan layanan dapat lebih terarah dan berbasis fakta.

Berbagai Prakarsa dari Satu Data Indonesia yang dilakukan oleh para stakeholders SDI baik ditingkat pusat dan daerah diarahkan untuk memperkuat kelembagaan SDI serta pelaksanaan rencana aksi SDI.

“Agung Indrajit selaku Geospasial Adviser Badan Informasi Geospasial dan anggota Sekretariat Satu Data Indonesia mengatakan bahwa setiap pemangku kepentingan harus berupaya memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk, pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, dibutuhkan “data leadership” sebagai “engine” yang “diarahkan” oleh Tata Kelola Data untuk mengoptimalkan nilai dan manfaat atas data”

Webinar ini ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Onny Noyorono selaku Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas , Badan Pusat Statistik, fokus menyoroti data-data makro dalam pemulihan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik juga bertanggung jawab atas penyediaan statistik dasar serta informasi dalam mengukur
perkembangan indikator makro ekonomi nasional, pemantauan pemulihan ekonomi nasional, dan dasar penyusunan kebijakan. Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus dalam pengembangan infrastruktur dalam mendukung digitalisasi dan Transformasi Digital melalui program startup digital, serta pengampingan umkm untuk go digital. Tentunya Interoperabilitas data diperlukan dalam mendorong transformasi digital, Layanan publik yang efektif dan efisien membutuhkan pertahanan siber yang kuat untuk menghindari ancaman ancaman rekayasa, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, serangan jaringan, dan peretasan. Pemerintah juga mengupayakan pertahanan keamanan dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) stakeholders lainnya.

Baca juga  Ardelya Craft Resmikan Butik Pertama di Bandung, Rayakan 15 Tahun Dedikasi dalam Seni Kriya Indonesia

(Hotben)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here