DEKLARASI PARA KEPALA DAERAH DALAM KONFERENSI KABUPATEN/KOTA TENTANG  HAM 2017.

0
700

Jakarta, Suarakristen.com

 

 

Melihat dan menyadari bukti-bukti terkait meluasnya intoleransi kami menilai hal-hal tersebut menjadi sumber ketidakamanan (instabilitas) yang akan melemahkan dan merusak nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang berbhinneka dan toleran. Intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan tersebut juga mengancam kehidupan demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. 

Menyadari bahwa untuk menghadapi intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan hak-hak asasi manusia, rule of law, penghormatan terhadap pendapat pihak lainnya dan menolak kekerasan dalam segala bentuknya. 

Mengakui bahwa Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah memainkan peran penting dalam menjaga  dan merawat kohesi sosial dan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sehingga kami merasa terpanggil dan memiliki tanggungjawab untuk turut aktif mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang dapat mencegah bahaya tersebut, sekaligus melindungi warga negara, khususnya kaum muda dari pengaruh dan ideologi kelompok-kelompok intoleran dan ekstrem-kekerasan.

Bersama kementerian dan lembaga pemerintah di pusat, para penegak hukum dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, seperti tokoh agama, cendekiawan, Organisasi Masyarakat Sipil, maka Kami menyatakan komitmen dan tekad Kami untuk merawat dan menjaga Indonesia melalui langkah-langkah berikut: 

a. Kami menyatakan berteguh diri kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pedoman etis dan konstitusional. Karenanya, Kami bersikap prinsipil menolak semua ujaran kebencian dan kegiatan lain yang bersifat intoleransi dan ektremisme dalam mengelola pemerintahan dan melaksanakan pelayanan publik, di daerah kami masing-masing, di seluruh Indonesia.

b. Kami akan mewujudkan Kabupaten/Kota HAM sebagai pedoman etis dan operasional dalam mengelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah kami masing-masing, di seluruh Indonesia.

c. Kami berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten/Kota HAM dengan cara lebih mendengar suara warga, memperkuat perlindungan dan pelayanan kepada kelompok perempuan dan kelompok penyandang  disabilitas dan dengan sekuat tenaga melindungi kelompok-kelompok minoritas di masyarakat.

d. Kami akan melembagakan Kabupaten/Kota HAM dalam rencana kerja tahunan kami dan membentuk unit gugus tugas kelompok kerja yang akan melaksanakan komitmen tersebut.

e. Kami akan menyusun berbagai regulasi atau peraturan daerah yang akan memperkuat penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan pada masyarakat dengan mencegah intoleransi dan ekstremisme-kekerasan.

 

Baca juga  ERAJAYA GROUP GELAR ERAFONE FAIR 2020

Jakarta, 7 Desember 2017

Kami yang menyetujui deklarasi ini:

1. Remigo Berutu, Bupati Pakpak Bharat

2. Sukirman, Bupati Serdang Bedagai

3. Paulina, Wakil Bupati Sigi

4. Hairiah, Wakil Bupati Sambas

5. Amin Said Husni, Bupati Bondowoso

6. Hermanus, Wakil Bupati Kubu Raya

7. Hidayat, Walikota Palu

8. Boy Rumawung, Kepala Kesbangpol Kota Bitung

9. Emil Dardak, Bupati Trenggalek

10. Hefriansyah, Walikota Pematangsiantar

11. Immawan Hidayat, Wakil Bupati Gunung Kidul

12. Chusnunia Chalim, Lampung Timur

13. Beka Ulung Hapsara, Komnas HAM

14. Sugeng Bahagijo, INFID

15. Fajrimei A. Gofar, KSP

16. Mugiyanto, INFID

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here