Oleh: Jeannie Latumahina
Joko Widodo ( Jokowi ) dalam masa kampanye jelas- jelas mengatakan bahwa Bung Karno adalah sosok idolanya. Oleh sebab itu apa pun yang menjadi harapan dan cita-cita Bung Karno yang tertuang dalam konsep Trisakti, dimana secara singkat untuk mewujudkan negara Indonesia yang mandiri dan berdikari dalam hal politik, ekonomi, serta budaya. Yang untuk selanjutnya konsep Trisakti tersebut diwujudkan dalam bentuk janji kampanye Jokowi dengan nama Nawacita. Nawacita berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti sembilan harapan, sembilan agenda, sembilan pencapaian.
Jargon Nawacita, diangkat menjadi visi-misi pasangan Jokowi dan Jusuf Kala, dimana untuk menuju tercapainya Nawacita, diperlukan penguatan pendidikan karakter melalui implementasi daripada Revolusi Mental. Merupakan hal mendasar yang harus dikerjakan dimana oleh Bung Karno disebut sebagai bentuk dari National Character Building atau membangun karakter dasar rakyat Indonesia seutuhnya.
Untuk membumikan visi Nawacita, membangun Indonesia melalui visi pemerintahan Jokowi – JK, telah dirumuskan dalam Nawacita tiga ciri utama yaitu negara hadir, membangun dari pinggiran melalui Revolusi mental.
Keseluruhan visi Nawacita meliputi:
1. Menghadirkan kembali Negara, untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2.Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4.Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya!
5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor- sektor strategi ekonomi domestik.
8.Melakukan Revolusi karakter bangsa
9.Memperteguh Ke- Bhinneka- an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sejalan dengan jiwa dan nafas dari Nawacita, maka dalam pembentukan kabinet kerja Jokowi dilakukan penguatan langkah kabinet meliputi perubahan nomenklatur beberapa kementerian dan juga menambah jumlah menteri koordinator diantaranya:
1. Menteri koordinator bidang kemaritiman, dibentuk untuk menguatkan pembangunan dan menjaga kedaulatan perairan Indonesia pada bidang kemaritiman.Dengan dasar pemikiran bahwa Indonesia adalah negara maritim, sebagaimana termaksud dalam Nawacita.
Untuk kita ketahui, selama ini pembangunan bidang kemaritiman kurang mendapat perhatian.Juga kekayaan bahari Indonesia belum dieksplorasii secara maksimal, bahkan sering mengalami pencurian kekayaan perairan Indonesia oleh negara lain.
2. Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan ditujukan untuk mengkoordinasi langkah- langkah pembangunan karakter berdasarkan budaya bangsa, sesuai dengan agenda Nawacita.
3.Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dipisahkan dari Pendidikan Tinggi, sejalan dengan revolusi mental. Mengingat kedua bidang pendidikan yaitu pendidikan dasar dan pendidikan tinggi perlu diterapkam strategi berbeda dalam proses pembangunan karakter bangsa.
4.Kementerian pariwisata dipisahkan dari urusan bidang ekonomi kreatif, mengingat bahwa maksud dari ekonomi kreatif tidak sekedar pada sisi pariwisata, namun harus lebih luas lagi dalam menyentuh kehidupan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Tidak melulu hanya dari sektor pariwisata saja, namun diperlukan pembangunan pada sektor- sektor ekonomi kreatif lain sesuai potensi daerah- daerah dan profesi yang harus diwujudkan.
Dalam pelaksanaannya, apa yang dilakukan oleh Jokowi mendapat apresiasi masyarakat secara luas, terbukti dari hasil survei yang dilakukan Organisasi Kesejahteraan Rakyat ( Orkestra ), dimana kinerja presiden Jokowi dipandang cukup bagus dan memuaskan dengan presentase mencapai 52,1 persen.
Angka ini terbilang meningkat dari tahun lalu, (tahun 2016) dimana berada pada presentase 38,3 persen. Naiknya presentase kepuasan tersebut, secara langsung menurunkan angka negatif dari hasil kinerja Jokowi yakni 18,3 persen dari 23,1 persen pada tahun lalu.
Sebagian besar menilai 37 persen Jokowi telah mampu melakukan tugas pembangunan yang merata.15 persen menilai kepemimpinannya yang pro rakyat.11 persen menilai Jokowi telah tuntas memenuhi janji- janji kampanyenya.
Menariknya lagi kinerja Jokowi dalam survei ini juga disertai catatan buruk. 21 persen menilai Jokowi tidak menjalankan janji- janjinya. 17 persen buruk dalam kinerja bidang ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. 16 persen merasa tidak ada perubahan.15 persen Jokowi- JK dinilai menambah utang semakin banyak. Serta 8 persen menilai pemerintah dikendalikan asing.
Tentunya hasil survei yang dirilis tersebut kemudian menjadi pertanyaan besar, mengapa terdapat keraguan atas kinerja Jokowi disektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat bahkan dinilai hanya menambah beban hutang saja.
Sedangkan kalau dilihat dari hasil pencapaian yang dirilis pemerintah sangat bertentangan dengan pendapat tersebut.Bahwa terjadi kenaikan dalam sektor pembangunan pada daerah hingga pedesaan. Dari data yang dirilis Kominfo, dana bantuan desa setiap tahun mengalami kenaikan cukup tajam dan significan dari tahun 2015 hingga prediksi 2019. Untuk tahun 2018, total dana desa Rp 103.791 Trilliun, dengan pembagian rata- rata dana desa per desa Rp 1.401 milliar.
Belum lagi kalau ditinjau dari pembangunan jalan- jalan trans lintas Provinsi di luar Jawa bahkan juga diwilayah paling Timur yaitu Papua sudah mulai dilakukan pembangunan, tidak hanya sarana jalan, namun juga sektor lain seperti pembangkit listrik, harga BBM, sertivikasi tanah, bandara hingga pelabuhan laut, seperti berkejaran dengan waktu.Dalam jangka waktu tiga tahun 2.623 Km jalan baru di bangun Jokowi.
Arah pembangunan yang dilakukan kabinet Jokowi, sudah benar. Terlihat dampak positifnya, Presiden Bank Duniapun angkat bicara, bahwa Indonesia akan membuat iri mayoritas negara di dunia, karena memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dunia saja bisa menilai dan terbukti dari pergerakan ekonomi, maupun dilantai bursa saham Indonesia.
Jokowi tidak ada satupun menjual aset nasional. Yang sebenarnya dilakukan Jokowi adalah kerjasama dalam pengelolaan serta operasional hasil pembangunan untuk keuntungan yang sebesarnya bagi rakyat Indonesia.
Dengan kenyataan ini, maka angka 21 persen suara responden bahwa Jokowi belum menjalankan semua janjinya menjadi perlu dipertanyakan sebab musababnya lebih jauh. Apakah sungguh benar demikian?? ataukah sosialisasi pembangunan yang belum menyentuh masyarakat luas, ataukah ada sebab- sebab lainnya, mengingat bahwa survei dilakukan menjelang Tahun Politik 2018.
Hal ini sangat perlu mendapat perhatian yang cermat dari kabinet pemerintahan Jokowi untuk bisa mencapai target pemenangan dalam pemilihan mendatang. Serta harus dicermati memang, bahwa ada upaya besar dari mafia peternak kekuasaan untuk menggembosi jalannya pemerintahan Jokowi, sejak awal kabinet Jokowi dilantik secara terus menerus dan sistematik.
Maka diharapkan pada tahun 2018, sebagai tahun politik, Jokowi mampu bergerak cepat menandingi dan melawan semua upaya penghadangan yang dilakukan oleh kepentingan oligarki kekuasaan masa lalu dan juga kepentingan asing. Jokowi harus mampu merangkul semua potensi dukungan kepadanya untuk menjadi sinergi kekuatan dalam meneruskan program Nawacita. Kalau tidak ditanggapi dan dilakukan secara bijak, maka semua yang dibangun oleh Jokowi akan bernasib sama dengan apa yang dilakukannya selama menjadi Gubernur DKI.
Jakarta, 5 Desember 2017.
