Peringati Women’s March 2023, Aleg Perempuan PSI Turun Aksi ke Lapangan.
Jakarta, Suarakristen.com
Memperingati Hari Perempuan Internasional, Anggota DPRD Prov DKI Jakarta, dari Partai Solidaritas Indonesia [PSI] Eneng Maliyanasari ajak konstituen aksi damai di Kawasan Museum Sejarah, Kota Tua – Jakarta pada Rabu [8/3]. Aksi yang bertajuk #PerempuanBerdaya,JakartaBerdaya itu menyuarakan tuntutan dan aspirasi bagi kesetaraan perempuan khususnya di Jakarta.
“Dalam kurun waktu satu tahun, saya melakukan kegiatan mainstreaming gender di daerah pemilihan saya, Jakarta Barat 10 sekaligus mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 08 Th. 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan”.
Setidaknya, ada tiga tuntutan utama pada aksi Women’s March 2023 kali ini. Pertama, memperbanyak ruang terbuka untuk taman bermain dan bersosialisasi anak-anak seperti RPTRA/Taman Maju Bersama di Jakarta. Mengingat banyaknya Kawasan padat penduduk yang masih kesulitan untuk melakukan aktivitas social bermasyarakat di wilayah.
“Warga saya di Kelurahan Pinangsia, misalnya. Mereka tinggal di penggiran rel kereta api, rumah-rumah padat, dan ruang terbuka yang mereka bisa akses hanyalah kolong jalan layang. Jadi, harus ada perhatian dari Pemprov akan hal itu,” kata Aleg PSI yang kerap disapa Milli ini menjelaskan.
“Tuntutan yang kedua,” lanjut Milli “Banyak dari perempuan di Jakarta adalah pekerja harian, ada yang buruh cuci, buruh pabrik dan lainnya. Saya menuntut agar pemerintah menyediakan fasilitasi tempat penitipan anak gratis dengan lokasi yang dapat dijangkau oleh warga, sebagai komitmen untuk perlindungan terhadap anak dan perempuan/istri yang bekerja sebagai buruh harian.”
Sementara, tuntutan yang ketiga pada aksi aksi Women’s March yang berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, ini menuntut peluang kesempatan bekerja bagi perempuan khususnya Penanganan Prasarana & Sarana Umum [PPSU].
“Setiap kelurahan merekrut 40-70 pekerja PPSU dan lebih banyak di dominasi oleh laki-laki, saya menuntut agar Pemprov DKI Jakarta memberikan 30% kuota penerimaan Pekerja Penanganan Prasarana & Sarana Umum [PPSU] bagi Perempuan di Jakarta,” tegasnya.
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh Sis Milli ini berdasarkan pada aspirasi yang ia serap di lapangan ketika melakukan pelatihan atau Reses di warga.
“Pekerja PPSU adalah peluang pekerjaan yang dapat diakses oleh warga di wilayah tempat tinggalnya, tidak semua keluarga di Jakarta memiliki kepala keluarga laki-laki. Bagaimana dengan perempuan yang menjadi kepala keluarga dan hanya memiliki anak perempuan?, harus ada kesempatan bagi perempuan,” pungkasnya.
