KRITIK UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR

0
59

KRITIK UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR

Jakarta – Senin, 23 Maret 2020

1. Dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan, yang luar biasa, pimpinan dan angota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas. Pimpinan, anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona.

Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200323131823-32-486027/semua- anggota-dpr-dan-keluarga-jalani-tes-corona

2. Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini. Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik. Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi huma yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan diganti profesional.

3. Kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes corona yang istimewa untuk anggota DPR dan keluarganya. Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR.

4. Ada aspek teknis di dalam publikasi yang tidak patut ini, yakni kenaifan dan kelemahan yang parah (tidak pantas kalau saya sebut kedunguan) dari Humas DPR, sekjen DPR dan aparatnya. Materi komunikasi itu buruk untuk DPR dan jika terpublikasi akan melukai rakyat. Kenaifan ini sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun sehingga Humas DPR perlu dibubarkan diganti profesional yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu.

Baca juga  Adv. Kamaruddin Simanjuntak, S.H., dkk. Mendeklarasikan Partai Berbasis Kristen: Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera 

5. Pimpinan Humas DPR harus dibekukan pada saat ini karena tidak memadai untuk berkomunikasi dengan publik dan pola komunikasi saat ini membuat wibawa lembaga ini jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang meluas. Jika diteruskan, maka penyelesaian masalah corona terhambat oleh komunikasi DPR yang buruh. Pimpinan DPR yang diam membisu selama ini harus mengambil alih komunikasi dengan publik.

6. Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Isisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam.

7. Cara yang baik, wakil rakyat dengan kempimpinannya sepatutnya datang ke konstituennya membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan gotong royong karena kita secara bersama-sama terancam. Keadaan kritis seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih baik dengan tindakan kolektif bersama (collective action). Tindakan kolektif tersebut bisa berhasil jika ada faktor kepercayaan dan kepemimpinan. Dua faktor inilah yang dihancurkan oleh DPR sekarang ini dengan tontonan yang tidak patut tersebut.

8. Jadi, yang merusak usaha bersama mengatasi krisis dan bencana. Ini adalah wakil rakyat sendiri. Mereka adalah hambatan dan ancaman serius bagi keberhasilan menyelesaikan krisis corona pada saat ini dengan menciptakan ketidakpercayaann yang fatal. Krisis yang ekstrim pun seperti kemerdekaan bisa dicapai ketika saling percaya menjadi tautan bersama. Kepercayaan inilah yang dihancurkan oleh DPR dan kelemahan Humas dan sekjen.

9. Untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalikasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah. Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat.

Baca juga  Pemerintah Tingkatkan Bantuan Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan

Didik J. Rachbini
Pendiri dan Ekonom INDEF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here