Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua dan Mitra Pembangunan Menandatangani Deklarasi Manokwari tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem secara Berkelanjutan di Tanah Papua

0
310

 

Manokwari, Papua Barat, 10 Oktober 2018

 

Pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan di Tanah Papua menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan lokal, nasional dan internasional. Komitmen ini dideklarasikan pada acara penutupan Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (International Conference on Biodiversity, Ecotourism & Creative Economy/ICBE) di Manokwari, Papua Barat tanggal 10 Oktober 2018.

Deklarasi Manokwari yang bertujuan untuk meneguhkan komitmen para pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan di dua wilayah provinsi di Tanah Papua ini ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Komitmen ini menjadi kontribusi nyata Papua pada pencapaian target perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang juga merupakan Tujuan Pembangunan Manusia di Indonesia.

Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan fungsi lindung hingga 70% dalam alokasi pola ruang di Provinsi Papua Barat. Ini menjadi bukti konkrit menyusul pendeklarasian Provinsi Konservasi pada tahun 2015 silam.

“Komitmen ini menjadi niat baik untuk memulai pendekatan pembangunan yang lebih menghargai jasa lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam yang memberikan manfaat lebih bagi kesejahteraan masyarakat adat,” kata Dominggus Mandacan

“Berusaha tetap fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan sejujurnya cukup berat karena setiap saat ada pihak yang tunggu saya di depan pintu untuk mendapatkan izin konsesi baru. Tapi kita harus taat aturan, termasuk taat menjalankan Instruksi Presiden untuk moratorium pembukaan lahan sawit dan tambang, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. Jika ada yang perlu ditinjau, akan kami jadikan data untuk pengambilan keputusan. Inilah yang harus dilakukan jika tak mau berurusan dengan KPK dan BPK,” ujar Gubernur Papua Barat pada kesempatan sesi diskusi ICBE.

Selaras dengan itu, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 2 Noak Kapisa menyatakan harapannya supaya visi Provinsi Konservasi yang mengusung pembangunan berkelanjutan segera terwujud nyata.

“Deklarasi ini merupakan bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan Visi 2100 yang menekankan peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat setinggi-tingginya dan seadil-adilnya. Pernyataan visi ini menegaskan pentingnya alam bagi Papua di masa kini dan masa depan,” kata Noak Kapisa.

Konferensi empat hari yang mengambil tema “Provinsi Berkelanjutan: Solusi Cerdas Pembangunan di Tanah Papua” ini melibatkan sekitar 750 peserta dari Indonesia dan mancanegara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Brazil, Meksiko, Belanda, Jerman, Spanyol, Australia, Jepang, Tiongkok, Korea, Papua Nugini dan lain-lain.

Tanah Papua seluas 41 juta ha daratan dan perairan secara administratif terbagi dua yaitu Provinsi Papua dengan luasan 314,066.64 km2 dan Provinsi Papua Barat dengan luasan wilayah 108,181.76 km2. Kawasan hutan dan perairan di Tanah Papua menjadi aset keanekaragaman hayati bagi Indonesia.

Baca juga  Komitmen Perjuangkan Toleransi Beragama, Yerry Pattinasarany Gabung AMPP

Semangat deklarasi ini diharapkan mendukung terbentuknya kawasan konservasi baru dan kawasan ekosistem esensial di bentang darat, juga terbentuknya jejaring pengelolaan kawasan konservasi dan perairan bentang laut di Tanah Papua, yang ditetapkan sebagai kawasan yang bertujuan untuk perlindungan hidrologi, sosial-budaya dan hutan adat. Deklarasi ini juga diharapkan dapat mendukung pelibatan aktif dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Tanah Papua. Inisiatif dan kontribusi dari kedua pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target peruntukan ruang budi daya dan lindung di Tanah Papua demi terjaganya alam sebagai sumber penghidupan dan kehidupan umat manusia.

 

Direktur Program Papua WWF Benja Mambai menanggapi penyelenggaraan perhelatan ICBE yang ketiga di Manokwari – yang pertama dan kedua diselenggarakan di Jayapura. “Banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh masyarakat Papua, bukan saja kearifan lokal di bidang konservasi, tetapi juga inovasi kewirausahaan. Misalnya, beberapa pelaku ekowisata merupakan warga asli Papua yang berasal dari berbagai komunitas adat seperti Alex Waisimon dari Jayapura, Maksimus Tipagaul dari Timika dll. Mereka mengembangkan bisnis ekowisata yang memanfaatkan potensi alam di wilayah adatnya. Program ekowisata yang secara langsung melibatkan masyarakat setempat ini turut mengedukasi mereka untuk melestarikan alam karena ekowisata terbukti mampu memberikan manfàat ekonomis, ekologis dan sosial budaya kepada mereka,” kata Benja Mambai.

“Apa yang telah dicanangkan oleh Gubernur Papua dan Papua Barat dengan menjadikan Tanah Papua sebagai provinsi berkelanjutan berbasis wilayah adat merupakan sebuah terobosan baru untuk mendukung komitmen nasional maupun global dalam upaya menyejahterakan masyarakat sekaligus menurunkan emisi CO2. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengubah paradigma bahwa membangun Papua tidak semata-mata dengan mengkonversi hutan alam untuk investasi berbasis lahan seperti perkebunan sawit, tanaman industri, atau pertambangan. Komitmen kedua kepala daerah untuk mewujudkan visi provinsi berkelanjutan berbasis wilayah adat sejalan dengan semangat untuk melestarikan Tanah Papua, surga Tuhan yang jatuh ke bumi,” tutup Benja.***

 

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

– Direktur PIKA KLHK: Ir. Listya Kusuma Wardhani, M.Sc (HP 0811-143-832)

– Asisten II Gubernur Papua: Dr. Ir. Noak Kapisa, M. Sc (HP 0813-4403-8508)

– Kepala Balitbang Papua Barat: Prof. Dr. Charlie D. Heatubun (HP 0812-1996-1973)

– Direktur Program Papua WWF: Benja Mambai (HP 0811-1813-443)

 

 

Catatan Untuk Editor

 

SEKILAS ICBE

 

• ICBE adalah pelaksanaan Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang berisi 17 tujuan (goals) dan 169 sasaran (targets), di mana keanekargaman hayati mendapat perhatian serius terutama pada tujuan 14 dan 15. Papua adalah bagian dari masyarakat global yang telah bersama-sama berkomitmen untuk mengelola dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kesejahteraan umat manusia.

Baca juga  "Transformasi Rule of Law Menuju Rule of Social Justice"

• ICBE 2018 merupakan tindak lanjut rekomendasi dari hasil konferensi sebelumnya yang dilaksanakan di Jayapura, Papua tahun 2016. Tahun 2018 ini ICBE terselenggara berkat kerja sama Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua, United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), Kew Royal Botanical Garden, Eidenburg University, Cornell Lab for Ornitology Cornell University, Conservation International, The Nature Conservancy, WWF, Yayasan EcoNusa, Universitas Papua, dan Koalisi LSM Papua Barat.

• Konferensi ICBE mendiskusikan tentang keanekaragaman hayati dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, status dan tantangan serta peluang dan kesempatan dalam pelaksanaan Provinsi Berkelanjutan. Melalui ICBE juga, diharapkan dapat mempromosikan dan meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan jasa lingkungan dan ekonomi kreatif. Di samping mengangkat pengetahuan tradisional dan penelolaan sumber daya alam yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, ICBE diharapkan mampu membuka peluang dalam menjajaki pendanaan berkelanjutan bagi kegiatan-kegiatan pelestarian alam dan pengembangan masyarakat, melalui berbagai skema termasuk pendanaan publik (crowd funding) maupun dana abadi (trust fund).

 

 

DEKLARASI MANOKWARI

 

Berdasarkan hasil Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) dan merujuk pada Nota Kesepahaman antara Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditandatangani tanggal 7 Oktober 2018 tentang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menyatakan Visi Bersama Tanah Papua yaitu: Tanah Papua Damai, Berkelanjutan, Lestari dan Bermartabat.

 

Sebagai implementasi visi bersama tersebut, hasil-hasil konferensi ICBE2018 menyatakan:

 

PERTAMA, menegaskan kembali komitmen pembangunan berkelanjutan dan menuangkannya melalui Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua Barat, revisi RTRWP di kedua provinsi dan RPJMD 2019-2023 di Papua. Integrasi wilayah adat ke dalam RTRW, Serta memperkuat proses perdasus pembangunan berkelanjutan di Papua Barat dan Penguatan Visi 2100 Provinsi Papua.

 

KEDUA, berkomitmen untuk memperkuat peran kelembagaan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah Khusus tentang Penguatan Peran Masyarakat Adat yang mengakomodir pengakuan wilayah tata kelola adat, kelembagaan, termasuk di dalamnya hutan adat berdasarkan kearifan lokal dan pemanfaatan berkelanjutan. Pembiayaan peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk penguatan kelembagaan, pengelolaan dan dalam percepatan fasilitasi pemetaan wilayah adat. Mendorong pembentukan tata layanan pendaftaran tanah-tanah masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah adat.

 

KETIGA, berkomitmen kuat untuk menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan terkait sumber daya alam dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan, menerapkan moratorium izin-izin baru perkebunan skala besar, pertambangan dan industri berbasis lahan, serta meninjau ulang izin-izin yang telah terbit dengan membentuk tim kerja khusus untuk itu.

Baca juga  Pemerintah Pusat Harus Tegas

 

KEEMPAT, Bersama-sama dengan pemerintah pusat berkomitmen untuk mengatur insentif fiskal dalam bentuk dana bagi hasil yang ditegaskan melalui Perdasus DBH dan memastikan skema insentif fiskal ekologis lainnya (e.g. DAU, DAK, DID, Dana Otsus).

 

KELIMA, berkomitmen untuk segera membentuk Komisi Informasi Provinsi Papua Barat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data dan informasi melalui peningkatan sistem informasi yang terintegrasi, baik secara lokal maupun lintas sektor termasuk dengan pusat.

 

KEENAM, berkomitmen untuk mengembangkan Museum Sejarah Alam untuk Tanah Papua yang menunjang upaya konservasi dan pengembangan konservasi melalui penampungan koleksi, penelitian dan peningkatan pemahaman dan apresiasi tentang keanekaragaman hayati dan alam dan budaya Papua.

 

KETUJUH, berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan penting, termasuk proses perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA, manajemen kawasan lindung, ekowisata dan penelitian dan sistem manajemen informasi kehati.

 

KEDELAPAN, mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk bernilai ekonomis tinggi untuk kemudian dikelola oleh masyarakat adat. Kedua provinsi akan mendorong peran aktif perempuan dalam diskusi-diskusi tentang hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan SDA.

 

KESEMBILAN, komitmen untuk membentuk komisi hukum sebagai amanat pasal 23 UU 21/2001 untuk mengawal implementasi kebijakan terkait aspek has atas tanah, pengelolaan SDA berkelanjutan dan akses manfaat oleh masyarakat adat.

 

KESEPULUH, berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua provinsi berkomitmen mendorong adanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan pembangunan di Tanah Papua melalui upaya konsultasi aktif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai mana diamanatkan oleh INPRES 9/2017.

 

KESEBELAS, berkomitmen untuk menetapkan perlindungan kawasan konservasi esensial, pengelolaan mangrove, rawa gambut, rawa sagu, penetapan kawasan strategis setempat, perlindungan spesies endemik dan perlindungan kawasan kars serta konservasi wilayah perairan. Kedua provinsi akan melakukan evaluasi dampak lingkungan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun.

 

KEDUA BELAS, berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi percepatan peraturan gubernur terkait ketahanan pangan di Tanah Papua dengan pelibatan penuh pemerintah, dpr, mrp dan masyarakat adat.

 

KETIGA BELAS, berkomitmen untuk meningkatkan dan memprioritaskan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, memiliki kualifikasi dan kompetensi dengan langkah-langkah terukur.

 

KEEMPAT BELAS, mendorong kemitraan global, nasional dan lokal dalam dokumentasi dan diseminasi praktek-praktek terbaik dalam pengembangan ekonomi hijau dan pelestarian alam dan budaya Papua.

 

Manokwari, 10 Oktober 2018

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here