Oleh: Jeannie Latumahina
Berita- berita terakhir ini, memberi isyarat sangat kuat bahwa negara tidak boleh main-main dalam hal menjaga dasar negara, Pancasila.
Pemerintah harus tegas menertibkan semua kegiatan dalam bidang apapun yang merusak toleransi kehidupan bersama dan beragama.
Dari dulu, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bisa mengelola keanekaragamannya dengan baik.
Risiko terburuk dari dibiarkannya pembiaran, praktik-praktik seperi ini adalah semakin beraninya kelompok-kelompok radikal agamis beraksi. Jika demikian, konflik akan terjadi terus, mencapai ketegangannya; dan bila hal itu gagal dikelola, maka kita akan terperosok dalam pusaran konflik berkepanjangan.
Kekerasan bisa bakal berlangsung sangat lama, dan negeri ini akan tamat riwayatnya. Kita butuh ketegasan pemerintah untuk menangkap para pelaku, mengadili mereka, menjebloskan mereka ke penjara.
Akan lebih baik kalau Presiden meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap para pelaku pengacau keamanan masyarakat. Jangan segan untuk bertindak. Karena kelompok populisme kanan itu bisa menular dalam arti mencari simpati publik dengan memainkan logika korban. Playing victim, itu menjadi senjata ampuh mereka sekarang.
Mengapa terhadap pelaku begal di Jawa Barat, Presiden bertindak tegas, setelah mendapat bisikan dari Mahfud MD, sedangkan gerombolan pengacau keamanan itu dibiarkan berkeliaran?
Memang, presiden Jokowi perlu berhati-hati terhadap mereka ini menjelang pilpres tahun depan. Itu bisa dipakai sebagai senjata oleh pihak lawan untuk menganggap presiden sebagai yang otoriter.
Situasi ini memang dilematis bagi beliau dan kita. Kebebasan dan kesetaraan dalam demokrasi bisa hilang dari lingkungan demokratis melalui prosedur yang demokratis juga.
Harapan sekarang adalah sadar atau tidak masyarakat dengan pernyataan ini. Hitler bisa berkuasa di Jerman melalui prosedur yang demokratis.
Situasi dilematis memang sekarang bagi Demokrasi kita.
Di satu sisi, kalau kita membiarkan kelompok populisme kanan merajalela, kebebasan dan kesetaraan dalam demokrasi kita bisa hilang nanti.
Di sisi lain, dalam Demokrasi, kita tidak boleh menghilangkan lawan. Mereka tidak boleh dianggap sebagai musuh yang harus dibinasakan. Ini etika dalam Demokrasi.
Seruan untuk berdamai dan menciptakan suasana politik yang sejuk mungkin saja jadi alternatif. Tapi, saya tidak yakin dengan itu.
Bagaimanapun, perbedaan politik itu bisa sangat tajam. Politik penuh kepentingan. Itu rasional. Tapi, politik juga melibatkan afeksi. Di situ fanatisme bisa sangat kuat.
Lawan memainkan aspek afeksi ini. Dan kita pun mau gak mau terbangkitkan afeksinya, termasuk fanatisme terhadap Jokowi.
Demi demokrasi, kebebasan dan kesetaraan dalam politik, mau tidak mau ada pihak yang harus dikorbankan ke depan.
Situasinya memang akan menyerupai 1965. Konflik yang sangat susah dikelola bisa berubah jadi kekerasan.
Kita harus akui bahwa demokrasi kita tidak semapan di Barat. Masyarakat Barat lebih banyak memakai otak dalam Politik, meskipun afeksinya juga berjalan. Cuman mereka sadar implikasi melakukan gerakan politik yang berbahaya sangat kuat karena mereka sadar akan dilema demokrasi.
Mereka punya pengalaman sejarah. Hitler misalnya bisa berkuasa melalui prosedur yang demokratis. Tapi, akibatnya kita tahu.
Masyarakat kita belum sampai ke situ kesadarannya. Mereka masih berpikir tentang kenyangnya perut dari politik. Pendidikan politik yang baik belum kuat. Masyarakat kita juga gampang dibodohin karena minimnya pendidikan, terutama pendidikan politik.
Konflik politik yang kian panas ini bisa menjadi pengalaman yang sangat baik ke depannya. Sejauh mana kita dewasa dalam berpolitik adalah sejauh mana kita menyikapi perbedaan kepentingan yang sangat tajam.
Namun, persoalnya sekarang sangat fundamental. Kita harus berhadapan dengan kelompok yang menginginkan perubahan dasar negara.
Tentang hal ini, saya pribadi mengatakan: *tidak ada kompromi. No excusion!*
Presiden mesti memanggil para ahli untuk menyikapi masalah ini. Apa yang baik untuk dilakukan ke depannya.
Kediri 28 Agustus 2018
