Aliansi Nasional Reformasi KUHP : Tarik Tindak-tindak Pidana Khusus dari RKUHP!

0
468

 

 

 

Jakarta, Suarakristen.com

 

 

Pada 30 Mei 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP pada bulan Agustus 2018. Percepatan pembahasan RKUHP ini memunculkan pertanyaan kritis dari publik, mengingat masih banyaknya permasalahan dalam perumusan pasal-pasal di dalam RKUHP.

Dari 22 tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur di luar KUHP, 14 jenis tindak pidana khusus masuk ke dalam rumusan delik RKUHP per 8 Maret 2018. Keempatbelas delik khusus tersebut adalah, narkotika, kejahatan siber, pencucian uang, korupsi, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, perdagangan orang, kekayaan intelektual, pemilu, terorisme, KDRT, pelayaran, anak, dan konsumen.

Secara umum, ada 4 (empat) catatan kritisterkait delik-delik khusus yang dimasukkan ke dalam RKUHP. Pertama, diskresi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana akan semakin besar, apalagi ada penyesuaian sanksi pidana pada masing-masing tindak pidana utama (core crimes) yang diatur dalam RKUHP, dengan UU asal. Kedua, ada inkonsistensi dari pembuat UU dalam menentukan jenis pidana khusus apa yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam RKUHP. Hal ini terbukti dari 14 jenis tindak pidana khusus yang dimasukkan, dari 22 jenis tindak pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP yang berlaku sekarang.

Ketiga, rumusan ketentuan pidana di dalam RKUHP, khususnya tindak pidana khusus, belum memperhatikan elemen gender. Di dalam sistem hukum yang corak patriarkismenya masih dominan seperti Indonesia, penting memiliki RKUHP yang mengandung unsur pengakuan gender (gender recognition) yang kuat. Hal ini berarti bahwa hukum Indonesia akan bisa mengakui, melihat dan memahami bahwa keterlibatan perempuan di dalam sebuah tindak pidana khusus mengandung karakteristik yang khusus terjadi karena peran gendernya.

Baca juga  ERAJAYA AKAN HADIRKAN NEW iPHONE SE

 

Keempat, fakta bahwa masih terdapat penolakan dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK, dan BNN terkait penempatan tindak pidana khusus di dalam RKUHP menunjukkan bahwa pembahasan RKUHP tidak perlu dikebut. Di samping itu, penolakan tersebut juga hendaknya dibaca sebagai penyangkalan atas pernyataan DPR dan Pemerintah bahwa RKUHP hampir rampung.

 

Pada pernyataan media ini, Aliansi menganalisis paling tidak 4 (empat) tindak pidana khusus yang akan terganggu dan bahkan mandul penerapannya, manakala tindak-tindak pidana khusus tersebut dimasukkan ke dalam RKUHP. Kelima jenis tindak pidana khusus tersebut adalah, narkotika dan psikotropika, lingkungan hidup, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.

 

 

 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

ICJR, ICEL, ICW, PKNI, KontraS, LBH Masyarakat

 

Narahubung:

 

Arianta Dea (LBH Masyarakat) – 085766201575

Alfiana Qisthi (PKNI) – 085770980057

Putri Kanesia (KontraS) – 08151623293

Marsya MH (ICEL) – 087769086093

Sustira Dirga (ICJR) – 085697285358

Lalola Easter (ICW) – 081290112168

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here