Sekjen KERMAHUDATARA, Ir. Santiamer: Bintang dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Nusantara Semakin Bersinar.

0
856

Jakarta, Suarakristen.com

“Bintang dan keberadaan masyarakat Hukum Adat di nusantara semakin bersinar”. Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal KERMAHUDATARA, Ir. Santiamer menanggapi ditekennya Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan tanggal 6 september 2017. Betapa tidak, bahwa hingga sekarang banyak tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih berada dalam penguasaan Badan-Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta. Tidak jarang, pengusaan sepihak tersebut sering menimbulkan konflik vertikal dan konflik horizontal yang bermuara pada timbulnya kerawanan-kerawanan sosial dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesungguhan pemerintah untuk melakukan penyelesaian tanah dalam hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan pihak ( perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan) patut diapresiasi oleh berbagai pihak. Diharapkan, dengan terbitnya Peraturan Presiden ini, tidak menimbulkan tanggapan negatif dari pengusaha yang selama ini telah menikmati manfaat atas pengusaan tanah tesebut.

Menurut Peraturan Presiden RI nomor 88 tahun 2017, pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Sedangkan pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa : mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan; tukar menukar kawasan hutan; memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau melakukan resettlement.

Pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Baca juga  Penjelasan Menkumham Atas Kabar Bebaskan Napi Narkoba dan Korupsi

Dalam rangka mempercepat pernyelesaian pengusaan tanah dalam kawasan hutan, pemerintah membentuk tim percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ( Tim percepatan PPTKH).

Susunan keanggotaan Tim Percepatan PPTKH terdiri dari : Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Dalam Negeri; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan. Tim percepatan PPTKH dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana PPTKHI.

Di akhir wawancara dengan Suarakristen.com, Sekjen KERMAHUDATARA melanjutkan, KERMAHUDATARA akan mengoptimalkan fungsi dan perannya sebagai mitra penyelenggara pemerintahan/penyelenggara negara untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Nusantara melalui pengakuan dan perlindungan atas hak konstitusional serta hak ulayat mereka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here