Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial Rl, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) Gelar Pelatihan  “Demokrasi dalam Sistem Peradilan Pidana melalui Partisipasi Publik” 

0
219

 

Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial Rl, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) Gelar Pelatihan  “Demokrasi dalam Sistem Peradilan Pidana melalui Partisipasi Publik”

 

 

Jakarta, Suarakristen.com

 

Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial Rl, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) berkolaborasi menyelenggarakan pelatihan singkat dengan tema “Demokrasi dalam Sistem Peradilan Pidana melalui Partisipasi Publik” pada hari Kamis, 26 Januari 2023, di Jakarta.

 

Acara yang juga didukung oleh Australia Awards ini secara umum bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan praktikal kepada mahasiswa fakultas hukum tentang bagaimana mempertahankan haknya ketika berhadapan dengan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

 

Penegakan hukum pidana mempunyai irisan kuat dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Sifat memaksa dan keras yang menjadi karakter dalam hukum acara pidana dibatasi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Aparat yang diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum harus melakukan tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks inilah partisipasi publik yang efektif menjadi penting untuk memastikan penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Publik perlu memahami bahwa seluruh tindakan aparatur penegak hukum dapat diawasi oleh masyarakat, dan pelanggaran terhadap prosedur penegakan hukum tidak hanya merupakan pelanggaran etik, tetapi juga dapat menjadi pelanggaran hukum. Mekanisme pengawasannya pun telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal. Partisipasi publik yang efektif akan menjaga kredibilitas penegakan hukum pidana.

Keterlibatan mahasiswa fakultas hukum dalam pelatihan ini menjadi penting sebab mahasiswa mampu melakukan bentuk-bentuk perubahan secara langsung. Dengan sumber daya manusia yang banyak dan cukup, kehadiran mahasiswa sebagai generasi muda dapat membawa manfaat nyata bagi lingkungan disekitarnya. Diseminasi informasi yang dilakukan mahasiswa dengan diantaranya memanfaatkan sosial media diyakini akan memberikan informasi menjadi menarik dan mudah dipahami. Oleh karena itu pelatihan kali ini juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya sosial media di era digitalisasi dan pembuatan konten yang efektif dan edukatif.

Baca juga  Launching Lagu Baru “SELAGI PUNYA WAKTU” Ade Govinda memilih Sammy Simorangkir

Sebagai fasilitator dalam pelatihan ini adalah Anita Wahid (Phd Student of Australia National University), Fiona Suwana, Ph.D. (Co-Course Designer & Leader, DFAT Australia Award Indonesia & QUT International Projects), Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional), Alfiana Qisthi (Manager for Criminal Justice Reform AIPJ2), Rizkiansyah (Hakim Yustisial Biro Hukum Humas MA RI) dan Ilham Sanjaya (Penata Kehakiman Ahli Muda KY RI).

(Hotben)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here