Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual

0
871

*Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual, Selasa (11/06/19)*

Jakarta, Suarakristen.com

 

1. Terkait ditemukannya 11 kontainer sampah yang masuk ke Pelabuhan Batam secara ilegal, dua diantaranya berisi limbah bahan beracun dan berbahaya, serta lima kontainer di Surabaya yang berisi cacahan kertas bekas sebagai bahan baku industri daur ulang yang bercampur sampah rumah tangga, Ketua DPR:

a. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK bersama Kepolisian untuk mengembalikan (re-ekspor) seluruh kontainer sampah tersebut ke negara asalnya, dan mengusut tuntas pelaku atau oknum yang terlibat dalam pengiriman kontainer sampah tersebut ke Indonesia, mengingat peraturan di Indonesia tidak memperbolehkan untuk melakukan impor sampah;

b. Mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengiriman-pengiriman barang maupun sampah dari luar negeri, mengingat perdagangan sampah antarnegara harus memiliki sistem notifikasi, yaitu negara eksportir wajib menginformasikan barang ke negara tujuan.

2. Terkait dengan evaluasi penyelenggaraan mudik Lebaran 2019 oleh Pemerintah, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, Ketua DPR:

a. Mendukung rencana evaluasi dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah berhasil meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang digunakan masyarakat untuk mudik, sehingga mudik Lebaran 2019 lebih lancar dan mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun sebelumnya;

b. Mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (Kementerian PUPR), Kepolisian, bersama perusahaan angkutan umum dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi pelaksanaan mudik Lebaran 2019, guna mencari solusi untuk meningkatkan kelancaran pada mudik Lebaran maupun libur hari besar selanjutnya;

c. Menyampaikan dukungan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (Kementerian PUPR) yang berencana mengubah desain tempat peristirahatan di jalan tol (rest area) dan mendorong Kementerian PUPR untuk membuat aturan yang jelas mengenai pengaturan tempat istirahat, mengingat tempat peristirahatan di jalan tol menjadi salah satu titik utama kemacetan di jalan tol;

Baca juga  Komite Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan APINDO Gelar "Expert Talk Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan", Tema: Strategi Pengawasan Memastikan Keberlanjutan Program di era Digital. Sustanability - Solvability - Hospitality

d. Mendorong Kementerian PUPR bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BUJT) untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana serta kebersihan di rest area, manajemen pelayanan gerbang tol, serta fasilitas jalan tol di seluruh Indonesia, sebagai upaya meningkatkan rasa nyaman dan aman bagi pengguna jalan tol;

e. Mendorong Direktur Jenderal Perhubungan Laut meminta PT. Pelni untuk memperbaiki manajemen pelayanan seperti sistem pembayaran tiket dan masuk kapal guna mencegah terjadinya penumpukan antrian penumpang kapal, serta meningkatkan fasilitas yang ada di pelabuhan dan kapal ferry;

f. Mendorong Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk tetap mencari solusi efektif dari tingginya harga tiket pesawat, mengingat mahalnya tiket pesawat menjadi penyebab utama menurunnya jumlah penumpang mudik menggunakan moda transportasi udara;

g. Mendorong Kemenhub bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mencari solusi atas meningkatnya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dan menurunnya jumlah penumpang moda transportasi umum hingga 17,18% dibandingkan tahun 2019 (data Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2019), salah satunya dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum serta menetapkan tarif angkutan umum yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat.

3. Terkait persoalan sampah plastik yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia hingga prediksi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jika tidak ada pengelolaan sampah yang baik, pada tahun 2050 jumlah sampah akan melebihi populasi ikan di lautan Indonesia, Ketua DPR:

a. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama instansi/lembaga dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait untuk duduk bersama mencari solusi dan sistem jangka panjang untuk pengelolaan sampah yang tepat serta efisien;

b. Mendorong KLHK bersama instansi/lembaga dan LSM terkait untuk dapat memberikan sosialisasi terhadap pemulung dan petugas kebersihan agar dapat memilah sampah organik dan anorganik agar dapat diketahui sampah yang masih dapat dan tidak dapat didaur ulang

Baca juga  Kemenpan RB Pastikan ASN IKN Perkuat Tata Kelola Birokrasi

c. Mendorong Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memberikan arahan kepada para pengusaha untuk dapat membuat sarana tempat mendaur ulang sampah-sampah agar dapat dimanfaatkan, serta untuk menciptakan teknologi yang dapat mengelola sampah sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan volume sampah;

d. Mendorong pemerintah untuk menyediakan tempat sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenisnya, serta memberikan papan sosialisasi di sekitar tempat sampah terhadap jenis-jenis sampah yang akan dibuang, sehingga masyarakat dapat teredukasi dan mengetahui jenis-jenis sampah, terutama di tempat-tempat umum;

e. Mengimbau masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, dan jika perlu melakukan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya masing-masing, sehingga mempermudah untuk dilakukan daur ulang sampah. *(Bamsoet)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here