50 Tokoh Agama Rumuskan “Risalah Jakarta” untuk Tangkal Ekstrimisme dan Radikalisme Agama

0
737

Jakarta, Suarakristen.com

 

Sebanyak 50 tokoh lintas agama Indonesia merumuskan lima hal untuk merespons fenomena menguatnya sikap ekstremisme, radikalisme dan eksklusivisme beragama. Para tokoh agama ini meminta Pemerintah memperhatikan lima masukan tersebut untuk kelangsungan hidup bernegara.

Dialog lintas iman yang digagas oleh Kementerian Agama itu menghasilkan lima rumusan yang disebut dengan Risalah Jakarta. Rumusan ini dibacakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam kesempatan konferensi pers di Jakarta, Sabtu (29/12).

Dialog lintas iman dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Acara ini mengangkat tema “Kehidupan Beragama di Indonesia: Refleksi dan Proyeksi”. Ikut dalam dialog ini sejumlah agamawan dan budayawan, antara lain: Mahfud MD, Asep Zamzam Noor, Fatin Hamama, Garin Nugroho, Haidar Baqir, Hartati Murdaya, John Titaley, Henriette G Lebang, Weinata Sairin, Jadul Maula, Komaruddin Hidayat, Suhadi Sanjaya, Sujiwo Tedjo, Ulil Abshar Abdalla, Usman Hamid, Uung Sendana, Wahyu Muryadi, Yudi Latif, Bhikku Jayamedo, Alisa Wahid, Coki Pardede, Zaztrow, dan D Zawawi Imron.

Ada tiga sub tema pokok yang dibahas, yaitu: Konservatisme, Relasi Agama dan Negara, serta Beragama di Era Disrupsi. Hasil pembahasan atas sub tema itu kemudian dirumuskan dalam Risalah Jakarta.

“Pertama, konservatisme sebagai karakter dasar agama, tidak bermasalah sejauh dipahami sebagai usaha merawat ajaran dan tradisi keagamaan. Tetapi, konservatisme dapat menjadi ancaman serius ketika berubah menjadi eksklusifisme dan ekstremisme agama, dan menjadi alat bagi kepentingan politik,” terang Mahfud MD.

Menurut Mahfud, eksklusifisme dan ekstremisme agama justru menjauhkan peran utama agama yang bukan hanya panduan moral spiritual, bahkan menjadi sumber kreasi dan inspirasi kebudayaan.

Poin kedua Risalah Jakarta menyebutkan, konservatisme yang mengarah pada eksklusifisme dan ekstrimisme beragama seringkali dipicu faktor-faktor yang tidak selalu bersifat keagamaan melainkan rasa tidak aman akibat ketidakadilan (politik maupun ekonomi), formalisme hukum, politisasi agama, dan cara berkebudayaan. Pertarungan pada ranah kebudayaan menjadi pertarungan strategis.

Baca juga  Respon Tingginya Kebutuhan Fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh Akibat COVID-19, Ruangguru Kembali Buka Sekolah Online Ruangguru Gratis

“Karena itu, agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan,” tegasnya.

Ketiga, “era disrupsi”, kata Mahfud, membawa perubahan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Ekses era disrupsi telah menciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendorong eksklusi dan penguatan identitas kelompok.

“Teknologi informasi dan komunikasi sebagai media disruptif menjadi pengubah permainan karena membawa budaya baru yang serba instan,” tuturnya.

Risalah keempat, eksklusivime dan ekstremisme beragama menjadi alasan beberapa kelompok untuk memperjuangkan ideologi agama sebagai ideologi negara. Menurut Mahfud, formalisasi agama dalam kebijakan negara juga menguat di berbagai daerah, atau dalam kebijakan yang mengatur pelayanan publik dan kewargaan, bahkan menciptakan kegamangan atas hukum positif yang berlaku semisal dalam isu-isu terkait keluarga dan perempuan.

“Relasi kuasa politis yang di Indonesia muncul dalam paradigma mayoritas minoritas menjadi alasan untuk mempengaruhi kebijakan negara,” ujarnya.

Terakhir atau kelima, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa peserta dialog telah merumuskan beberapa strategi berikut ini:

*Strategi Memandu Umat*

Strategi pertama, Pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagamaan yang moderat sebagai arus utama. Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, apalagi yang bersifat eksklusif baik pada ranah masyarakat maupun Negara.

Strategi kedua, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menghapus atau membatasi regulasi dan kebijakan yang menumbuhsuburkan eksklusivisme dan ekstremisme beragama, dan perilaku diskriminatif dalam kehidupan beragama, antara lain mendorong pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) merevisi UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pemberlakuan PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sesuai dengan Putusan MK.

Strategi Ketiga, mengembangkan strategi komunikasi berbangsa agar terhindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi dan membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif. Diperlukan langkah-langkah menerjemahkan materi atau muatan yang fundamental dari tokoh agama, budayawan dan akademisi, menjadi konten dan sajian yang lebih mudah dipahami generasi muda tanpa kehilangan bobot isinya.

Baca juga  Haram Hukumnya Calon Dirjen Bimas Katolik Menyeret Gereja Untuk Tujuan Mendapatkan Jabatan

Strategi Keempat, Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu mengambil langkah-langkah aktif, untuk memfasilitasi ruang-ruang perjumpaan antarkelompok masyarakat, untuk memperkuat nilai-nilai insklusif dan toleransi, misalnya dalam bentuk dialog lintas-iman, khususnya di kalangan generasi muda.

Strategi kelima, tokoh-tokoh agama lebih aktif dalam memandu umat untuk menjalankan agama dan keyakinan yang terbuka, berlandaskan nilai-nilai hakiki agama sebagai panduan spiritual dan moral, bahkan sebagai sumber kreasi dan inspirasi kehidupan.

“Risalah Jakarta ini merupakan sumbangsih Forum Dialog Refleksi dan Proyeksi Kehidupan Beragama di Indonesia 2018 kepada masyarakat dan Negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati upaya luhur kita untuk memperkaya dan memperkuat peradaban bangsa ini,” harap Mahfud.

Sementara itu, salah satu tokoh agama yang mewakili unsur Kristen Protestan, Pdt. Weinata Sairin menyampaikan hal berikut.

1. Negara tidak memiliki kewenangan untuk intervensi terhadap hal internal agama. Misalnya tahun 2003 Pemerintah telah memundurkan Hari Kenaikan Isa Almasih dari hari Kamis ke hari Jumat. Hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi.

2. Negara harus menjamin warganya untuk beribadah dengan baik, aman dan nyaman. Jika izin untuk membangun gedung Gereja belum selesai maka ibadah harus tetap bisa dijamin pelaksanaannya.

Ada perasaan yang kurang nyaman bagi umat Kristen sekarang ketika ibadah/perayaan Natal dijaga oleh polisi. Pemerintah harus mnjamin rasa aman dan nyaman bagi umat dalam beribadah.

3. Doa Pembukaan dalam acara Pertemuan lintas agama ini bagus sekali : pemimpin mempersilakan setiap peserta untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing.
Pola doa seperti ini sebaiknya bisa menjadi pola baku di Indonesia.”

“Menurut Pdt Weinata Sairin walaupun pemikiran yang ia sampaikan di forum itu tidak masuk dalam kesimpulann akhir ia mohon pak Menag menjadikannya sebagai acuan dalam program Kemenag.

Baca juga  Dipanggil KPK Terkait Kasus PTDI, Bupati Blora Bantah Terima Dana Suap

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here