Dies Natalis PIKI ke-55: PIKI Diutus Tuhan untuk Senantiasa Memberikan Kontribusi Bagi Bangsa dan Negara

0
418
Baktinendra Prawiro, Ketua Umum DPP PIKI

 

Jakarta, Suarakristen.com

 

“Perjalanan usia Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang cukup panjang, yakni 55 tahun, bukanlah sebuah karya manusia, tetapi merupakan wujud karya Allah bagi Indonesia. PIKI lahir di Indonesia dalam balutan kondisi sejarah Indonesia yang sangat dinamis di tahun1963 maupun dunia internasional pada saat itu.

Setelah kemerdekaan Indonesia 1945 yang dilanjutkan dengan pemeritahan, yang masih diwarnai dengan kisruh politik penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada pemerintah Idonesia, hingga Pemilu pertama pada tahun 1955 dengan partisipasi elektorat sekitar 90% – sehingga boleh dikatakan sebagai Pemilu yang adil dan jujur.

PIKI lahir dalam situasi ketidakstabilan politik yang dipicu kesenjangan ekonomi (ada pemberontakan wilayah dan nasionalisasi aset Belanda 1957-1958),sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi yang pada awal kemerdekaan sudah mulai baik. Kondisi ini akhirnya direspon Presiden dengan Dekrit Presiden 5 Juli1959 yang membubarkan Dewan Konstituante dan kembali ke UUD 1945.

PIKI juga lahir dalam situasi ada sejumlah tonggak sejarah nasional maupun fenomena lingkungan internasional yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, antara lain;
#Konsili Ekumenis Vatikan ke-2 (1962-1965),
# Rasialis dan provokasi imperialis 10 Mei 1963,
# Campuran politik komunis-agama-militer,
# Hiperinflasi Ekonomi Indonesia,
hingga lahirnya PIKI pada tahun 1963.

Dalam pelbagai situasi krisis nasional maupun global, inisiasi pembentukan PIKI dimulai oleh para aktivis GMKI dan UKI, dan pada tanggal 19 Desember 1963, PIKI dibentuk di Sekretariat Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jl. Diponegoro, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh JCT Simorangkir,Drs. RA. Sual dan Ir. CH. Debataradja dari unsur UKI, serta Dr. Peter Sumbung, Dr.Killian Sihotang, Pontas Nasution, Dr. Hamonangan Hutabarat, Victor Matondang, MB. Sianipar, T. Pasaribu, Prof. Dr. Manasse Mallo dan Lucy Khouw dari unsur GMKI,”demikian kata sambutan Ketua Umum DPP PIKI Baktinendra Prawiro, MSc, MH. pada Dies Natalis PIKI ke-55, di Gedung LAI, Jakarta (19/12/18)

Ungkap putera salah satu arsitek pembangunan ekonomi Indonesia, almarhum Radius Prawiro ini,” Pada tahun 1964 di Jakarta diselenggarakanlah Musyawarah Kerja Pertam adengan tema : “Inteligensia Kristen Abdi Gereja dan Rakyat” dengan berhasil menyusun, merusmuskan dan menetapkan framework Peran Aktif inteligensia Kristen dalam menghadapi masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan.’

“Kehadiran PIKI ini bukan sebuah respon transaksional atas kondisi bangsa dan negara Idonesia pada waktu. Namun merupakan sebuah perutusan Tuhan kepada intelektual kristen untuk hadir di Indonesia dan memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara.

Baca juga  Kasum TNI : Tugas Pokok TNI Selain Perang Adalah Mengatasi Terorisme

Semenjak lahir hingga kini berusia 55 tahun, PIKI – inteligensia Kristiani, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam rekonsturki perekonomian Indonesia,baik dalam kapasitas individual maupun dalam kiprah kelembagaan profesi maupun politik.

Peristiwa G30S yang hingga kini masih merupakan sumber polemik politik,mengakhiri era pemerintahan Presiden Sukarno – yang akhirnya dideterminasi sebagai Orde Lama – dan masuk ke era Orde Baru dibawah pimpinan Preseiden Suharto, selama kurang lebih 31 tahun, dengan tema besar “Pembangunan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia”.

Dalam dinamika periode Orde Baru, entitas PIKI hadir secara signifikan dalam kelembagaan negara, khususnya di bidang ekonomi, yang telah meletakan dasar yang kuat bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Di sisi lain Doktrin Dwi Fungsi ABRI, yang pada mulanya merupakan resep yang dipahami sebagai bentuk partisipasi nyata dari ABRI dalam pembangunan, diterapkan dan memberikan hasil nyata, namun akhirnya disalahgunakan sebagai sebuah kekuatan politik praktis (reff: ada fraksi ABRI di DPR).”tegas Baktinendra lebih lanjut.

Pungkas Baktinendra yang kini menjadi caleg DPR RI dari PDIP ini, “Pada tahun 1998 terjadi peristiwa “lengser keprabon” diyakini sebagai sebuah reformasi bangsa Indonesia. Presiden Suharto meletakan jabatannya dan dimulailah sebuah Orde Reformasi yang dilegitimasi secara politik dalam 6 tuntutan reformasi, yakni; i).Amandemen UUD 1945, ii).Penghapusan doktrin DwiFungsi ABRI, iii).Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, iv).OtonomiDaerah, v).Kebebasan Pers, dan vi).Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Tuntutan ini telah berhasil merubah sejumlah sendi kenegaraan melalui 4 kali amandemen terhadap UUD 1945.
Selain itu, keenam tuntutan reformasi, dan implikasi dari amandemen terhadap UUD 1945 tersebut (1998,1999,2000, dan 2001), telah membuka panggung dinamika baru bagi inkubasi ideologi baru, yang cukup masif melanda generasi muda, dengan ditunggangi oleh generasi tua yang belum iklas untuk lengser dari kepemimpinan.

Keenam tuntutan reformasi ini menjadi konsern PIKI sebagai lembaga infrastrukturyang memiliki kekuatan kritis terhadap prosesi kenegaraan yang sedang berlangsung.”

Skema Amandmen dan tututan reformasi sbb:
Beberapa implikasi ketatanegaran yang terjadi setelah amandemen adalah antaralain: i).Status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara berubah menjadi LembagaTinggi Negara setara dengan Presiden dan DPR maupun DPD sebagai lembaga tinggi negara yang baru, ii).Otonomi Daerah dilaksanakan seluas-luasnya,
iii).Pemilihan langsung yang diamini dan diyakini sebagai wujud perkembangankehidupan demokrasi, iv).Muncul dua lembaga penegakkan hukum, MahkamahKonstitusi (MK) serta Komisi Yudisial (KY) dengan kedudukan 1/2 tingkat di bawah lembaga tinggi negara.

Baca juga  Rampas Aset Buron Koruptor

Perjalanan bangsa Indonesia dalam era reformasi hingga era KIB I dan II dibawah pimpinan Prseiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berusaha untuk mengejawanahkan reformasi tersebut dalam bentuk program pembangunan prorakyat yang berkesinambugan (sustainable development). Ada sejumlah konsepsi dan capaian penting antara lain, i).MP3EI, ii).Konektivitas Nasional, iii).Sinergitasvertikal maupun horizotal, iv).partisipasi dan kepeloporan Indonesia dalambeberapa forum internasional.

Di sisi lain, ada ketidakberhasilan juga yang masih terjadi, khususnya terkait salah satu tuntutan reformasi yang cukup penting yakni pemberantasan KKN, yang lebih fokus hanya pada “korupsi” saja, sehingga pemberatasan kolusi dan nepotisme(dalam konotasi negatif) manjadi terabaikan, dan malah menjadi celah baru untuk melahirkan korupsi baru.
Dinamika era ini pula menjadi konsern PIKI dan secara intens melakukan kajia dan reformulasi terhadap sejumlah kebijakan. Bersamaan dengan itu PIKI juga mengajak dan bergandengan tangan dengan entitas cendikia lainnya, untukmelakukan kolaborasi misi bersama untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dar ancaman kehancuran, terutama dengan munculnya beberapa stream ideologi baru,yang sudah marasuk masuk ke dalam panggung politik kenegaraan, dengan memaksakan kehendak kelompok dan berani menegasikan Pancasila sebagai Dasar Negara – satu-satunya sumber dari segala sumber hukum.”

Tegas Baktinendra lagi,”Fenomena penting yang terkait langsung kepada PIKI sebagai ormas intelektual adalah lahirnya UU 17/2013 tentang ORMAS, kendatipun setelah itu mendapatkan judisial review di MK, dengan sedikit perubahan yang cukup substantif.

Kongres ke-5 PIKI 2015 dengan tema “KEBENARAN MENINGGIKAN DERAJATBANGSA” menjadi forum tertinggi PIKI dengan yang mengkaji fenomena faktual bangsa Indonesia dan merumuskan misi PIKI dalam agenda PIKI 2015-2020. Peran dan Tanggungjawab Inteligensia Dalam Membangun NKRI yang Bermartabat dan Sejahtera, menjadi amanat yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran PIKI dalam tatanan kelembagaan maupun peran fungsional di masayarakat. Dan karena itu pula maka perlu membangun kerjasama maupun kerja bersama(sinergitas) dangan entitas cendikia lainnya.

Kita mensyukuri usia PIKI yang ke-55. Sebuah titik waktu yang juga merupakan “stepping stone” memasuki agenda besar kenegaraan yakni Pemilu Bersama di April 2019 untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD. Sejatinya Pemilu bersama ini dilaksanakan pada 2014 yang lalu, namun karena kecelakaan acara diMK sehingga baru dilaksanakan pada 2019 nanti.

Baca juga  MUI Terima Kunjungan Partai Demokrat, Bahas Keumatan dan Kebangsaan

Namun demikian, sebagai entitas kritis, ada sejumlah fenomena dan fakta kenegaraan yang harus disikapi oleh PIKI ke depan, khususnya pasca Pemilu nanti yakni SU MP.
#Perlunya Pokok-pokok Haluan negara untuk mengarahakan Indonesia memasuki periode 2020-2045. Hal ini bukan sebagai reaksi spontan semata,tetapi sebagai hasil dari sebuah pergumulan panjang semejak GBHN tidak diterapkan – karena dipandang sebagai produk ORBA- dan implikasinya hinggasaat ini.

Merespon fenomena streaming ideologi baru, maka perlu internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam haluan negara serta aktualisasi Pancasila dalam PeraturanPerundang-undangan.
#Aktualisasi Pancasila dalam Kebijakan Perekonomian.
#Penataan kembali kewenangan Kahakiman, khususnya pad pranata M dan KY. Apakah kehadiran MPR sebagai penapsir mandataris dalam ruang peradilan konstitusi, sudah sangat diperlukan.
# Evaluasi terhadap Sistem Presidensial yang hingga saat ini seolah masih mencari bentuk yang pas; dan karena itu perlu penguatan yang determinisiti terhadap Sistem Presindensial tersebut.
#Arah Amandemen UUD NRI 1945 (jika ada nanti) yang mulai saat ini harus dikawal, sehingga tidak menjadi pragmatis digunakan oleh entitas ideologis baru yang sudah menginfiltrasi partai politik, yang notabene adalah peserta pemilu, menurut UU, yang akan memegang legislasi dalam periode 2019-2024.

Karena itu, PIKI mengajak untuk bersama-sama bahu-membahu mempersiapkan diri menyongsong perhelatan demokrasi kita di tahun 2019 nanti, maupun partisipasi dan pelaksanaantanggung jawab kenegaraan kita untuk membangun Indonesia menuju negara tangguh dan sejahtera.Jadilah Pahlawan Kebenaran. Karena “Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa”

Hadir dalam  Dies Natalis PIKI ke-55 dan ibadah Natal &Tahun Baru tersebut antara lain Sekum PGI, Pdt. Gomar Gultom, Sekjen PIKI Dr. Audy Wuisang, Alex Paath, Dr. Angel Damayanti, Dr. Putri B. Sitepu, dr. Evi Douren, Sigit Triyono, Irene Simanjuntak, Alan Singkali, Pengurus Pusat GMKI, para aktifis GMKI, dan tamu undangan dari pelbagai ormas dan lembaga Kristen lainnya.  Sekitar 200 orang tampak antusias mengikuti acara tersebut.

Ibadah dan refleksi Firman Tuhan  dipimpin oleh Pdt. Dr. Albertus Patty.

(Hotben Lingga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here