Oleh: Jeannie Latumahina
Jika untuk mengadakan rapat tingkat RT saja perlu jajan dan kopi, dan punya jajan dan kopi perlu biaya yang didapat dari iuran warga berupa kas maupun donasi sebagai modal kerja.
Lalu bagaimana pula dengan Partai politik?
Apalagi namanya Parpol perlu sosialisasi, publikasi, konsolidasi dan lain-lain. Semua itu muncul biaya. Dari mana anggaran tersebut didapat? Memang anggota parpol mampu dan mau membiayai aktifitasnya?
Memang juga terdapat ada subsidi dari pemerintah untuk parpol, tetapi selama ini tidak menjawab semua akomodasi pergerakan parpol oleh sebab sangat minim. Sehingga parpol memerlukan dana tambahan baik itu untuk biaya sewa gedung dari pusat sampai cabang, biaya listrik, sampai urusan sarana komunikasi dan lain sebagainya. Semua proses demikian memerlukan biaya yang selama ini tidak terpenuhi oleh donasi pemerintah.
Tidak ada aktivitas yang tidak memunculkan biaya. Sesuai hukum newton pula. Semakin besarnya aktivitas maka berbanding lurus pula dengan biayanya.
Persoalannya kemudian adalah donasinya dari mana? Apakah salah jika kemudian parpol berpatron dengan para borjuasi?
Jika tidak berpatron dengan borjuasi apakah publik sanggup membiayai belanja politik yang mahal ini?
Pemerintah secara kelembagaan tidak mungkin memberikan seluruh biaya kinerja kebutuhan parpol. Seluruh anggaran sudah dicatatkan dalam RAPBN dan harus mendapat persetujuan dari DPR sebelumnya.
Dari mana anggaran sebuah partai??? Entah itu partai yang lama maupun yang baru.
Yang sangat mungkin dari donasi, baik dari pemerintah, pengusaha, korporasi, maupun donasi masyarakat.
Tetapi yang terakhir kecil kemungkinan. Masyarakat nyumbang parpol harus berfikir feedback. Apa yang didapat? Demikian pula yang berlaku pada kelompok borjuis atau korporasi. Tentu juga berfikir untung ruginya atau apa feedbacknya?
Jelas kelompok borjuis sangat jarang sekali yang ada berfikir visioner. Rata- rata sebatas pragmatis. Yang pasti mutual. Kalau tidak mutual ngapain harus keluar duit besar?
Mungkin memang borjunya tidak mengincar jabatan politis tetapi dia memerlukan agar keperluan bisnisnya bisa berjalan aman. Ini jelas situasional. Model politik transaksional demikian ini memang berlaku di seluruh dunia.
Semenjak masa orde baru dengan kebijakan massa mengambang, adalah hal berbeda kalau dibandingkan pada masa sebelum orde baru, model parpol pada masa sebelum orba berangkat dari organisasi massa akar rumput sebagai pendukung utama, seseorang yang tidak memiliki basis massa jelas tidak akan mungkin muncul sebagai orang parpol atau pengurus hingga desa-desa.
Pada masa orba, model demikian ini dihancurkan karena jelas akan berpotensi munculnya lawan kuat bagi rezim orba sehingga dengan menumpang kebijakan perampingan parpol menjadi hanya tiga parpol, munculah model massa mengambang dimana massa kemudian dijadikan sebagai voters saja dan bukan lagi sebagai bagian dari pelaku atau bagian dari pembuat legislasi di parlemen.
Dengan pengurus parpol hasil penunjukkan dan restu rezim berkuasa, maka dimulailah pada waktu itu sumber logistik parpol berasal dari kelompok borjuis sebagai pendana utama mesin parpol.
Nah pada era pasca orba, model massa mengambang tetap berlangsung dimana ketika pertama kalinya diadakan pemilu reformasi muncullah parpol-parpol tidak jelas, dan tidak lebih para pencuri kesempatan oleh sebab peraturan peserta pemilu sangat mengakomodasi siapapun mendirikan parpol secara instan dengan mengandalkan nama tokoh populer yang tidak berbasis massa, menjadi memupuskan gerakan rakyat
Dan untuk mendanainya sudah tersedia barisan kelompok-kelompok borjuis binaan orba berada dibelakang mereka siap menguasai.
Dan nanti peserta pemilu 2019 juga terdapat partai- partai baru dengan dana logistik entah “Dari Langit atau Neraka” akan ikut dalam ajang pesta politik. Lalu apakah wacana yang pernah disampaikan oleh Rizal Ramli agar parpol-2 didanai sepenuhnya oleh negara, dapat menyelesaikan masalah ini?
Kebijakan fundamental untuk merubah kondisi parpol yang semakin terpuruk dimana rakyat menjadi sangat apriori, sebenarnya langkah-langkah perbaikan masih bisa dilakukan melalui Perppu kalau niat. Masih mungkin dari sisi hukum yang berlaku dan selama tidak lebih besar dari batasan ketentuan yang berlaku… mengingat mereka yang anti terhadap perjuangan rakyat selama ini selalu memanfaatkan bermain dicelah-celah hukum dalam berkolusi terhadap kekuasaan.
Apalagi paradigma pengusaha hasil didikan orba baru merasa aman kalau sudah bisa punya dekingan pejabat… dan bukan atas dasar kinerja usahanya
Apa yang harus dilakukan merupakan agenda dasar dari gerakan reformasi pada awalnya yaitu anti KKN Korupsi, Kolusi dan Nepotisme…. nah sudah sejauh mana atau sudah gagal total gerakan reformasi tsb?
Apalagi perlu diketahui bahwa yang namanya Taipan/Konglomerat Indonesia semuanya menjadi ada dan dibesarkan oleh orba rezim sebagai alat penguasa. Kita tunggu saja …. pada langkah kebijakan apa nanti untuk penguatan partai politik sebagai gerakan rakyat.
Kemudian juga yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana posisi bargaining antara parpol terhadap donaturnya. Apakah parpol berada di posisi bawah ataukah di posisi atas, dan sebaiknya pada posisi setara.
Sebab reformasi itu gerakan yang belum matang dan muncul sebagai bentuk perlawanan rakyat semesta tanpa tokoh sentral. Dimanapun berada kalau gerakan itu benar- benar matang, dia tidak mungkin terkontaminasi atau bisa ditunggangi politisi. Walaupun ada kekecualian seperti tokoh Che Guevara yang gerakannya matang tetap masih bisa ditunggangi .
Dimanapun gerakan kalau instant pasti mengundang kelompok elit untuk bermain di dalam gerakan itu.
Mau reformasi menjadi disebut revolusi nanggung. Tahapan-tahapan apa yang sudah ditempuh secara terencana sehingga dapat disebut sebagai gerakan reformasi?
Yang jelas terlihat hasil akhirnya ada yang mendapatkan gelar Bapak Reformasi dan kemudian diangkat menjadi ketua MPR. Dimana sebenarnya aktivis reformasinya? Mana rakyatnya? Terus kemana pula semua elitnya?
Yang betul adalah melakukan aksi evolusi. Revolusi itu puncak daripada evolusi. Biarkan alam melalui waktu bekerja untuk mematangkan dengan caranya sendiri. Biarkan rakyat yang bergerak sendiri. Rakyat tidak perlu dipaksakan bergerak namun diberikan ruang untuk berproses mendewasakan wawasan bernegara dan berbangsa.
Menurut saya reformasi itu gerakan politik.
Yang membuat siapa? Kita hanya bisa mengira- ngira saja.
Siapa sebenarnya yang mendapat kue kekuasaan setelah reformasi bergulir? Gus Dur? Apakah Megawati? Bukan! Yang mendapat bagian terbesar adalah kelompok kanan binaan orba itu yang pada masa lalu disebut sebagai kelompok Status Quo.
Lihat saja timelinenya. Pada masa Gus Dur ada muncul istilah ninja, pada masa Megawati ada berbagai rusuh Ambon, Poso dan Sampit. Persis sekarang ini ada merebak isu PKI, penyerangan ulama, syiah dll.
Peristiwa di tanah air tidak pernah terjadi tunggal dan terpenggal. Apa yang terjadi di sini terkait pada konstelasi politik di tingkat regional maupun global.
Artinya apa? By design.!!
Agenda Global.
Arab spring diledakkan. Rencananya jika sukses akan meledakkan LCS. Kalau LCS perang dimana epicentrumnya? Yang paling mungkin Indonesia karena ada kepulauan Natuna yang strategis untuk posisi penempatan pasukan.
Sekarang basis kekuasaan takfiri tinggal di Ghouta Timur yang berbatasan dengan Damaskus. Itupun nyaris direbut pasukan Suriah. Apa yang bakal terjadi? Akan ada pemindahan petempur takfiri ke timur jauh? Kemana? Ke Philipina sudah tidak mungkin. Ke Indonesia apalagi. Paling mungkin dipindahkan ke afghanistan tetapi Jokowi sudah menancapkan kukunya menghadang di Afghanistan. Karena inilah Jokowi harus segera dijungkalkan.
Dengan cara apa?
Dengan cara apapun. Termasuk hoax dan peperangan cyber bertujuan mempreteli kekuatan pendukung kekuasaan Jokowi. Melalui kekuatan propaganda. Untuk apa?
Tentunya demi mendelegitimasi kekuatan lawan mereka. Siapa saja? Salah satunya Jokowi. Jokowi harus di preteli. Termasuk upaya menciptakan ketidakpercayaan publik terus menerus kepada partai-partai penopang kekuasaan Jokowi.
Ini agenda perang global. Bukan sekedar persaingan antara Prabowo dengan Jokowi, apalagi perang PDIP dengan Gerindra misalnya.
Ini perang dua arus utama yaitu Barat Cs dengan Rusia cs. Indonesia sudah berada ditengah kancah dalam konstelasi tersebut.
Tatkala maraknya MCA ada gerakan penggalangan dana dari kelompok kanan untuk rakyat Ghouta Timur?
Mengapa isunya tidak lagi Aleppo? Karena sekarang takfiri mati-matian menghadapi pempuran pasukan Assad, dan menjadikan Ghouta Timur sebagai benteng terakhir mereka.
Saat ini pasukan Assad yang berada di sisi timur dari Ghouta timur dan pasukan pemberontak Assad berada di sisi barat nyaris ketemu dengan gempuran-gempuran dibantu oleh Rusia.
Berlanjut ada gerakan Save Rakyat di Ghouta. Loh kok mengapa tidak lagi Save Aleppo? Kemudian muncull ada gerakan Save Ulama? Ada apa ini?
Parpol-borjuis vs Sosialis-parpol …. tidak sekedar pemain lokal, karena urusan konstelasi global jelas sedang terus ikut mengobok-obok… Urusan perang Blok Barat vs Timur belum selesai… malah Barat sedang mati angin sementara ini… ditambah lagi Presiden Jokowi terus semakin berani injak kaki-kakinya Barat untuk urusan Minerba…!
Maka sudah selayaknya untuk terus menerus mempertahankan dan memperkuat perjuangan rakyat Indonesia untuk tetap berada pada arah yang benar yaitu tetap berpegang pada visi misi bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Kediri 8 Maret 2018
