Oleh: Yerry Tawalujan
Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan memberlakukan program Full Day School, sekolah 8 jam sehari selama 5 hari seminggu menuai pro kontra di masyarakat.
Konsep sekolah 8 jam yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 dikhawatirkan akan memukul telak program-program persekolahan yang dilakukan lembaga pendidikan non pemerintah.
Jika kebijakan kontroversial ini tetap dipaksakan Mendikbud, Lembaga Pendidikan yang akan terkena imbas langsung adalah Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU). Lembaga milik NU ini memiliki 48.000 madrasah formal dan 7.000 madrasah diniyah di seluruh Indonesia. Jumlah guru di sekolah formal sekitar 700.000 guru dengan 9 juta siswa. Sedangkan di madrasah diniyah yang non formal jumlah guru sekitar 350.000 orang dengan jumlah siswa mencapai 15 juta orang.
Program sekolah 8 jam sehari ini akan membuat lembaga pendidikan NU terkapar. Satu juta lebih guru terlantar. Ini akan menjadi pukulan telak bagi Nahdlatul Ulama yang memiliki sekitar 60 juta umat di Indonesia.
Implikasi politisnya jelas ada. Nahdlatul Ulama sebagai lembaga keumatan terbesar di Indonesia selama ini dikenal sebagai benteng penjaga yang kokoh melawan penyusupan paham radikalisme ke kalangan umat Islam.
Melemahnya Nahdlatul Ulama akan mengakibatkan berkurangnya pertahanan menghadapi upaya-upaya radikalisasi yang makin gencar dilakukan di segala lini. Radikalisme akan makin merajalela.
Meningkatnya kekuatan paham radikalisme yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Khilafah tentu akan memberi pukulan politik dan melemahkan posisi Presiden Jokowi. Kelompok radikal dan anti Pancasila ini telah mencoba menggoyang kepemimpinan Jokowi lewat demo besar-besaran dengan thema Bela Islam menjelang Pilkada DKI kemarin. Mereka tentu akan terus mencoba sampai tujuan akhir mereka tercapai, membentuk negara Khilafah Indonesia.
Pertanyaan tentu akan muncul di benak publik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini sebetulnya ada dipihak mana? Di pihak yang mendukung dan memperkuat Jokowi atau pihak yang menggerogoti dan melemahkan posisi Presiden?
Akan dapat dipahami jika muncul gelombang protes besar-besaran menuntut Mendikbud Muhadjir Effendy segera mundur sebelum di reshufle Presiden Jokowi.
