PERMOHONAN YPDT DITERIMA, KIP MINTA BKPM MEMBUKA INFORMASI IZIN PT AQUAFARM NUSANTARA

0
500

 

 

 

Jakarta, Suarakriste

Sidang Putusan Komisi Informasi Pusat

 

Permohonan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) diterima Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) dan meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka informasi izin usaha dan izin perluasan PT Aquafarm Nusantara di Perairan Danau Toba. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Komisioner dalam Sidang Putusan Gugatan Sengketa Informasi Publik dengan nomor register 063/XII/KIP-PS/2016 antara YPDT (Pemohon) terhadap BKPM (Termohon), Senin (15/5/2017) di Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta.

YPDT mendaftarkan gugatannya ke KIP bulan Desember 2016 setelah BKPM menolak memberikan informasi yang dibutuhkan. YPDT ingin mengetahui Surat Izin Usaha Awal dari PT Aquafarm Nusantara yang beroperasi di Jawa Tengah dan kemudian diperluas ke Danau Toba dengan mengeluarkan Izin Perluasan Usaha tahun 2000. Surat Izin Usaha dan Izin Perluasan tersebut diperlukan karena terkait dengan upaya pemulihan lingkungan hidup yang saat ini dalam kondisi tercemar diakibatkan usaha budi daya perikanan di Danau Toba.

BKPM (Termohon) mengakui bahwa mereka menguasai dan paham terkait dokumen yang diminta YPDT. Akan tetapi termohon bersikeras bahwa dokumen tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan tersebut berdasarkan keputusan Kepala BKPM No. 58 Tahun 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

 

Terhadap sengketa kedua belah pihak, Majelis Komisioner dalam amar putusan memutuskan: (1) membatalkan keputusan Kepala BKPM No. 58 Tahun 2016 tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal; (2) menyatakan informasi berupa dokumen perizinan yang diberikan kepada PT Aquafarm Nusantara yang meliputi (a) izin usaha tahun 1996 dan (b) izin usaha perluasan tahun 2000 yang meliputi nomor, tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, kecuali terhadap informasi mengenai pemasaran (rencana), mesin-mesin dan peralatan produksi, investasi, dan seluruh lampiran yang terdapat dalam keputusan izin tahun 1996 dan lampiran keputusan izin tahun 2000 yang memuat informasi investasi yang merupakan informasi dikecualikan; (3) memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi dan menghitamkan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang disebutkan dalam butir (2) kepada Pemohon.

Baca juga  UPH Gelar "Faith and Learning Festival 2019": Panduan Praktis Dosen untuk Siapkan Lulusan yang Berintegritas

Sesuai Undang-Undang (UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik -Red), 3 hari setelah dibacakan, Surat Keputusan KIP akan dikirimkan kepada para pihak. Bila tidak ada yang mengajukan upaya hukum, setelah 14 hari, Keputusan akan incraht. Mendengar putusan Majelis Komisioner KIP, BKPM menyatakan pikir-pikir.

 

​Info lebih lanjut:

Jhohannes Marbun (+62 813-2842-3630)​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here