PGLII: Bebaskan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., Dari Segala Tuduhan

0
273
Pdt. Dr. Ronny Mandang, M. Th., Ketua Umum PGLII

 

 

Jakarta, Suarakristen.com

 

Mencermati dan merespon putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 09 Mei 2017 yang amarnya menyatakan Ir Basuki Tjahaja Purnama (“BTP”) terkait tindak pidana penodaan agama, telah menghukum BTP dua tahun penjara dan memerintahkan BTP untuk ditahan (“Amar Putusan Majelis Hakim”). Amar Putusan Majelis Hakim tersebut dirasakan kurang mempertimbangkan secara sunguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam Nota Pembelaan pribadi yang disampaikan BTP maupun Nota Pembelaan yang berjudul “Terkoyaknya Kebhinekaan” yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum BTP.

 

Maka dengan ini Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (“PGLII”) menyatakan sebagai berikut:

 

1. Putusan Majelis Hakim tersebut menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terkait penerapan hukum terhadap BTP dan kurang mempertimbangan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti lain yang diajukan BTP Pribadi maupun tim Penasehat Hukum BTP, yang jelas-jelas membuktikan BTP Tidak ada niat melakukan penodaan agama Islam dan karenanya BTP telah mengajukan banding atas Putusan Majelis Hakim tersebut. Atas dasar itu PGLII menolak dengan tegas terhadap putusan Majelis Hakim tersebut dan meminta agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara BTP dalam tingkat banding agar mempertimbangkan bahwa BTP jelas-jelas tidak ada niat melakukan penodaan agama Islam dan memutuskan Membebaskan BTP dari segala dakwaan/tuntutan.

 

2. PGLII juga mencermati dan merespon perintah penahanan oleh Majelis Hakim dimana pasca putusan tersebut JPU langsung melakukan penahanan terhadap BTP di Rutan Cipinang dalam kurun waktu pukul 11.00 s.d. 20.00 dan setelah itu di Mako Brimob Kelapa Dua, yang jelas-jelas perintah penahanan tersebut kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang menilai BTP kooperatif, sehingga BTP tidak mungkin mengulangi perbuatannya, tidak mungkin menghilangkan barang bukti dan tidak mungkin akan melarikan diri, karena itu PGLII menyampaikan agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menangguhkan penahanan atau mengalihkan menjadi tahanan kota terhadap BTP atas dasar jaminan dari istri dan anak BTP, adik BTP, Ketua DPRD DKI Jakarta, Wagub Propinsi DKI Jakarta, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penasehat hukum. Hal ini guna menghindari tindakan pelanggaran hak asasi manusia BTP yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun Deklarasi Universal HAM.

Baca juga  MEMULAI KARIR MUSIK MELALUI JEJARING SOSIAL MEDIA, RAHMANIA ASTRINI MEMBUKTIKAN DIRINYA MEMILIKI TALENTA DAN KUALITAS MUSIK YANG MUMPUNI

 

Demikian surat pernyataan sikap ini kami buat dengan sebenarnya

 

PERSEKUTUAN GEREJA GEREJA DAN LEMBAGA LEMBAGA INJILI INDONESIA

 

Pdt.Dr. Ronny Mandang, M. Th.

Ketua Umum

 

Pdt. Dr. Freddy Soenyoto, M. Th.

Sekretaris Umum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here