Politik Sontoloyo

0
94

 

Okeh:  Trias Kuncahyono

 

William “Bill” Shankly (1913-1981) adalah salah seorang manager sepak bola Inggris yang sangat berhasil dan dihormati. Ia juga pemain bola yang hebat. Shankly hampir 300 kali main di Liga Sepakbola Inggris untuk membela Preston North End, dan mewakili Skotlandia tujuh kali, juga bermain untuk Patrick Thistle dan Carlisle United.

Akan tetapi, yang sangat diingat publik pecinta sepak bola di Inggris adalah prestasinya ketika memegang Liverpool. Ia behasil mengangkat Liverpool dari dasar Divisi Dua menjadi salah satu kekuatan besar di liga Inggris. Selama 15 tahun melatih Liverpool, ia berhasil membawa kesebelasannya memenangi tiga piala liga, dua Piala FA, dan Piala UEFA. Shankly, pada tahun 1974 mengundurkan diri setlah Liverpool memenangi Piala FA.

Pada bulan September 1981, Bill Shankly meninggal karena serangan jantung. Suatu ketika, saat masih menjadi Manajer Liverpool, Bill Shankly pernah melemparkan pertanyaan: Apa beda antara sepak bola dan politik? Menurut Bill Shankly, sepak bola bukan soal hidup dan mati, melainkan lebih dari semua itu. Sementara, politik adalah soal hidup dan mati.

Mengapa, politik adalah soal hidup dan mati? Bila dilihat dari motif berpolitik, menurut Hans Joachim Morgenthau seorang ilmuwan politik Jerman-Amerika (1904-1980), pada dasarnya adalah tiga: untuk mempertahankan kekuasaan, untuk menambah kekuasaan, dan untuk menunjukkan kekuasaan. Untuk ketiga hal itu, mengutip pendapat Niccolo Machiavelli (1469-1527), harus dilakukan segala cara dan upaya demi tercapainya tujuan.

Karena itu, menurut Machiavelli, kekuasaan harus dilepaskan dari moral dan teologi. Kekuasaan dan etika politik adalah dua dunia yang berbeda. Jadi, Machiavelli berkeyakinan bahwa tidak ada hukum yang bisa memaksakan, kecuali kekuasaan. Karena itu, kekuasaan atau memiliki kekuasaan menjadi tujuan utama dan diraih dengan segala cara. Itulah tujuan politik kekuasaan.

Baca juga  *GEGAP-GEMPITA REVOLUSI KEEMPAT*

Maka dari itu, Morgenthau berpendapat bahwa orang yang sifatnya murni politik akan menjadi binatang buas. Sebab seperti pepatah lama, Mater saeva Cupidinum yang secara bebas dapat diartikan, nafsu itu bisa menjadi sangat kejam. Apalagi nafsu berkuasa. Nafsu berkuasa yang berlebih itu seringkali membuat seseorang buta atau menjadi tidak rasional dan bodoh. Tidak mampu mengukur dirinya; baik dari sisi kompetensi maupun akseptabilitasnya di daerah pemiliham. Bahkan lebih dari itu, tidak jarang dia akan berbuat segala sesuatu yang melanggar etika dan moral guna menjatuhkan lawannya demi meraih kemenangan, seperti dikatakan Machiavelli.

Jika demikian, maka politik tidak bisa lagi disebut sebagai seni, seperti definisi selama ini. Paling tidak menurut Otto von Bismarck (1815-1898) Perdana Menteri Prussia, politik adalah seni kemungkinan, yang bisa dicapai-seni terbaik berikutnya. Politik disebut seni, karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, bukan pula kebohongan, dan bukan melalui kekerasan (Haryatmoko: 2003), ancaman, teror, fitnah, berita hoax, memutar-balikan fakta.

Politik seperti itulah—yang penuh manipulasi, penuh kobongan, disertai ancaman dan teror, diwarnai fitnah, memutar-balikan fakta, menyebarkan hoax, tanpa etika dan moral, yang menutup mata dan hati terhadap kemanusiaan serta tidak merayakan kemanusiaan, tetapi semuanya semata-mata demi kekuasaan; dan untuk meraih kekuasaan itu menghalalkan segala cara—yang disebut sebagai “politik sontoloyo.”

Mengapa “sontoloyo”? Karena berpolitik seperti itu, mengingkari mission sacre tugas suci politik yakni tanda dan sarana keselamatan; membawa kebajikan untuk banyak orang, bukan hanya untuk pribadi, keluarga, golongan, kelompoknya atau segelintir orang, namun untuk seluruh lapisan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Kesalehan politik adalah kesalehan yang amat tinggi sebab ia mencakup kesalehan pribadi, kesalehan sosial, kesalehan lingkungan, dan kepedulian terhadap segenap bangsa dan kemanusiaan.

Baca juga  How Millennials Kill Everything

Kata “sontoloyo” berarti “tidak baik”, “jelek”, dan “konyol” (Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia,1996). Sementara menurut Berdasarkan ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’ Kemendikbud, kata “’sontoloyo” memiliki beberapa arti, yakni “konyol”, “tidak beres”, “bodoh”. Semua kata tersebut, memiliki makna negatif. Karena itu, politik sontoloyo adalah politik yang tidak baik, yang jelek, yang konyol, yang tidak beres, yang bodoh.

Padahal, arti kata awal dari “sontoloyo” tidaklah bermakna negatif. “Sontoloyo” adalah kata dalam bahasa Jawa, yang dipakai untuk menyebut orang yang berprofesi sebagai penggembala bebek. Seorang sontoloyo biasanya tidak hanya menggembalakan, menggiring tiga atau empat sampai sepuluh ekor bebek, tetapi puluhan. Tidak mudah menggiring bebek dari rumah hingga sawah. Bebek digiring sepanjang jalan dari rumah (kandang) hingga sawah. Arak-arakan bebek itu, kadang membuat pengguna jalan lain kerepotan, mungkin harus berhenti untuk memberi kesempatan rombongan bebek, misalnya, memotong jalan; jalan terganggu.

Saat itulah, muncul umpatan dari pengguna jalan lain, yang nadanya menyalahkan penggembalanya, “Dasar sontoloyo” karena jalannya terganggu. Mungkin, seorang petani juga marah-marah karena padinya yang sudah mulai menguning atau yang barusan ditanam dirusak bebek yang turun ke sawah. Nah, saat itulah muncul ucapan atau bahkan makian, “sontoloyo”; lagi-lagi menyalahkan penggembala yang tidak membiarkan bebeknya merusak tanaman padinya.

Dari sinilah kata sontoloyo bermakna negatif, bermulai. Dan, kemudian, masuk menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia pun, bermakna negatif.

Karena itu, hanya di tangan para politikus yang memiliki etika dan moral baik sajalah, politik yang tidak sontoloyo, politik itu menjadi seni. Di tangan para politikus yang memiliki etika dan moral baik itulah, tujuan politik yang sesungguhnya, yang bener yakni terwujudnya bonum commune, kemaslahatan bersama, kebaikan bersama, yang adil dan merata menjadi kenyataan. Itulah tujuan politik yang bener. Dari sini jelaslah bahwa tujuan berpolitik bukan demi kekuasaan pada dirinya sendiri, melainkan demi merayakan kemanusiaan, terutama kelompok massa yang dimarginalisasikan oleh kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan diskriminasi.

Baca juga  *BUNUH DIRI MASAL PERGURUAN TINGGI - MENUJU PENDIDIKAN ASEMBLING* SUDARYONO Kompas 29 Agustus 2017 Akhir-akhir ini di media sosial sedang hangat didiskusikan dan diperdebatkan perihal universities disruption yang dipicu artikel Jim Clifton, ”Universities: Disruption is Coming”. Isinya secara garis besar mempertanyakan dan mengkhawatirkan peran masa depan pendidikan tinggi dalam menyuplai tenaga kerja industri di dunia. Pemicu ditulisnya artikel tersebut adalah iklan Google dan Ernst & Young yang akan menggaji siapa pun yang bisa bekerja dengannya tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari perguruan tinggi (PT). Iklan dari Google dan Ernst & Young tersebut seperti halilintar di siang bolong. Ia mengejutkan dan menyambar kemapanan yang telah dinikmati oleh PT di seluruh dunia dalam perannya sebagai penyuplai tenaga ahli, hasil riset, dan pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan dunia industri. Namun, peran penting PT saat ini seakan telah dinihilkan oleh Google dan Ernst & Young, yang sebentar lagi barangkali diikuti oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang lain. Lonceng kematian PT seakan telah didentangkan oleh kedua perusahaan raksasa tersebut, menyusul artikel yang ditulis oleh Terry Eagleton, berjudul ”The Slow Death of the University” (2015). Artikel Eagleton memberikan gambaran bahwa PT sedang melakukan bunuh diri massal melalui pengabaian pada tugas utamanya, yakni ”pendidikan”, karena telah bergeser lebih mengutamakan ”riset dan publikasi”. Lebih menyedihkan lagi, tradisi hubungan dosen dan mahasiswa yang seharusnya berbasis ”guru dan siswa” telah bergeser menjadi ”manager dan pelanggan”. Khusus di Indonesia, fenomena bunuh diri massal ini ditambahkan oleh keluhan bahwa para dosen saat ini lebih mementingkan meng-updateLKD (laporan kinerja dosen) karena berkaitan dengan tunjangan kinerja dosen daripada meng-update materi kuliah yang diampunya. Pertanyaan menarik untuk diajukan adalah apakah eksistensi pendidikan tinggi akan segera berakhir ataukah tetap akan ada tetapi arahnya akan berbelok tajam tidak mengikuti garis linier lagi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya perlu: (1) melihat lagi ke belakang sejarah kaitan antara pengetahuan, sains, dan teknologi; (2) tahap-tahap perkembangannya; (3) esensi dan sifat dasar kaitan ketiganya dalam perspektif kekinian; dan (4) pengaruhnya pada arah pendidikan tinggi kita di masa depan. Sejak kelahirannya pada abad ke-17, sains modern telah melahirkan tradisi berpikir yang mengikuti garis linier hubungan antara pengetahuan, sains, dan teknologi. Pengetahuan adalah basis dibangunnya premis-premis atau dalil-dalil umum sains, yang untuk selanjutnya sains akan berperan sebagai ibu kandung dari kelahiran teknologi. Pengetahuan tentang benda-benda di langit yang didasarkan pada pengamatan yang berulang, pada akhirnya telah melahirkan prinsip-prinsip serta dalil-dalil di bidang sains. Kemudian disusul oleh terciptanya peralatan-peralatan yang mampu digunakan untuk membuktikan dengan akurat hipotesis yang dibangun oleh abstraksi sains. Pendek kata, keberadaan dan perilaku-perilaku alam merupakan sumber berpikir atau guru bagi terbangunnya pengetahuan manusia. Kelak di kemudian hari, pengetahuan tersebut dapat digeneralisasi dalam formula-formula yang dapat menuntun manusia untuk menciptakan alat-alat bantu yang dapat memudahkannya melakukan kegiatan-kegiatan yang sulit dan rumit. Puncak dari tradisi berpikir yang mengikuti garis linier ini adalah masa yang disebut dalam sejarah sebagai revolusi industri, yang usianya sampai saat ini baru sekitar 200 tahun, tetapi pengaruhnya pada perubahan alam dan perubahan perilaku manusia sungguh sangat luar biasa. Perkembangan selanjutnya Revolusi industri ternyata bukan saja hasil puncak dari perkembangan sains modern, melainkan juga awal terciptanya alam (buatan) baru. Tradisi cara berpikir manusia kemudian berubah dari linier jadi siklikal karena produk-produk teknologi yang dihasilkan manusia tidak saja hanya dilihat sebagai ”hilir” dari pengetahuan dan sains, tetapi juga sebagai ”hulu” pengetahuan untuk melahirkan sains dan produk-produk teknologi baru. Pergeseran cara berpikir ini dapat kita kenali dari berubahnya cara berpikir yang semula disebut sebagai discovery menjadi innovation. Cara berpikir ”inovasi” telah meremas pengetahuan, sains, dan teknologi ke dalam satu genggaman tangan untuk kemudian dibentuk jadi bentukan-bentukan baru yang lebih mudah dipahami, lebih canggih, lebih mudah untuk memudahkan manusia, dan tentu saja lebih memesona. Namun, yang sangat mengejutkan, ternyata dalam waktu hanya sekitar 15 tahun terakhir ini cara berpikir manusia modern sudah bergeser dari ”inovasi” menjadi ”hiper-inovasi” atau tepatnya ”hiper-siklikal”. Artinya, inovasi tidak lagi sekadar dijalankan di atas ”produk tunggal” untuk menambah nilai kebaruan dari produk tersebut, tetapi inovasi dilakukan di atas ”banyak produk” (multiproduk) untuk dilipat jadi satu produk. Alhasil, ia bukan saja melahirkan nilai kebaruan pada produk lama, melainkan sekaligus melahirkan produk-produk baru atau benda-benda baru yang sebelumnya belum pernah ada. Cara berpikir seperti ini kemudian melahirkan panggung-panggung perlagaan di dunia industri untuk saling bunuh dan saling mengalahkan. Akhirnya, kita banyak menyaksikan perusahaan-perusahaan raksasa dunia terjungkal tanpa membuat kesalahan manajemen maupun produksi hanya karena munculnya benda-benda industri baru yang mengambil teritori pasarnya lantaran para pelanggannya dengan sukarela meninggalkan produk-produknya karena dianggap kuno alias tidak gaul lagi. Dalam payung berpikir seperti itu (hiper-inovatif), baik produsen maupun konsumen hidup dalam perlagaan-perlagaan yang sangat ketat, sibuk, dan cepat karena ”kegaulan” produk-produk teknologi saat ini jadi berusia amat pendek. Cara berpikir asembling Untuk melahirkan benda-benda baru serta jasa-jasa baru tersebut di atas dalam payung berpikir ”hiper-inovasi”, sesungguhnya kita telah mereduksi cara berpikir kita dari discovery ke innovation lalu ke asembling. Cara berpikir yang terakhir ini adalah cara berpikir yang menggunakan ilmu gathuk (Jawa). Meng-gathuk-kan orang yang punya sepeda motor atau mobil dengan orang yang memerlukan jasa transportasi melalui IT. Meng-gathuk-kan orang yang perutnya lapar dengan pemilik produk makanan dengan pemilik sepeda motor yang mau disuruh dengan upah melalui IT. Dengan ”ilmu gathuk”, saat ini banyak orang bisa mendapatkan rezeki tanpa harus bekerja di kantor atau di pasar, dan juga banyak orang malas tetapi punya duit yang dimudahkan. Saat ini, cara-cara berpikir dengan ”ilmu gathuk” telah tumbuh dengan pesat dan subur serta telah melahirkan karya-karya jasa ataupun produk benda-benda yang sangat nyata dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ilmu semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari PT. Cara berpikir seperti inilah barangkali salah satu yang dibaca dan ditangkap Google dan Ernst & Young untuk berani merekrut siapa pun tanpa ijazah apa pun untuk bekerja dengannya. Sistem pendidikan asembling Atas dasar kondisi seperti itulah barangkali Jim Clifton merasa gelisah dan khawatir akan masa depan eksistensi PT dalam perannya sebagai penyedia tenaga kerja industri. Keahlian ilmu gathuk seperti itu ternyata ”tak pernah” dan ”tak perlu” diajarkan PT. Ilmu seperti itu dapat dipelajari siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Kekhawatiran Jim Clifton barangkali ”sangat berguna” untuk mendefinisikan ulang peran pendidikan tinggi dalam perubahan-perubahan alam dan kehidupan manusia di masa depan. Paling tidak, ada dua arus utama pendidikan tinggi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Pertama, pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar semangat discovery. Artinya, pendidikan tinggi semacam ini mengorientasikan kegiatannya untuk dapat meraih ”penemuan-penemuan” besar yang berguna bagi perubahan-perubahan kehidupan manusia di masa depan. Riset-risetnya dilakukan atas dasar ”kerja kolektif” untuk diarahkan pada ”penyelesaian masalah-masalah besar” dan ”penemuan-penemuan besar” sehingga PT semacam ini jumlahnya memang harus dibatasi, termasuk jumlah mahasiswanya juga dibatasi pada mereka yang memang memiliki kemampuan dasar luar biasa (melalui seleksi yang ketat). Untuk perguruan tinggi semacam ini, idealnya diselenggarakan atas basis subsidi, dalam arti mahasiswa tidak dipungut biaya alias gratis karena mereka kelak akan jadi pemandu perubahan kehidupan manusia. Setelah lulus mereka tidak dibiarkan mencari pekerjaannya sendiri, tetapi sudah dikaitkan dengan tugas-tugas besar yang harus dilakukan. Kedua, pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas semangat berpikir asembling, atau pendidikan yang diselenggarakan untuk melembagakan cara berpikir ”perakit”, sehingga tugas utamanya melahirkan sebanyak-banyaknya tenaga ahli perakit yang sangat dibutuhkan oleh industri. Pendidikan seperti ini mungkin mirip pendidikan vokasi, tetapi bedanya terletak pada ”cara berpikir” yang luas, melintas disiplin, dan kompetensi yang dihasilkannya mampu melahirkan produk-produk baru, baik berupa barang maupun jasa. Mungkin pendidikan semacam ini tepat disebut ”pendidikan vokasi plus”. Taiwan, Korea, dan China tampaknya telah memberi perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan semacam ini. Dengan menyelenggarakan dua arus utama pendidikan tinggi semacam itu (discovery dan asembling), kekhawatiran atas kemungkinan bangkrutnya pendidikan tinggi tidak beralasan lagi. Selain eksistensi pendidikan tinggi tetap dapat dipertahankan, maka pendidikan tinggi dikembalikan lagi perannya sebagai pemandu atau penuntun peradaban manusia, bukannya sebagai pembebek (pengekor) apa saja yang telah dilakukan oleh dunia industri. Sudaryono, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Adakah politik sekarang adalah demi merayakan kemanusiaan? Praktik politik selama ini, jelas, tidak untuk merayakan kemanusiaan, melainkan untuk memenuhi nafsu, memuaskan nafsu kekuasaan. Maka, menurut Morgenthau, terjadilah perebutan kekuasaan.

Sebenarnya, “perebutan kekuasaan adalah universal dalam ruang dan waktu dan merupakan fakta pengalaman yang tidak bisa dibendung”; politik selalu kembali ke sifat manusia, atau “dorongan bio-psikologis” untuk hidup, berkembang biak, dan mendominasi.

Untuk memperebutkan kekuasaan itu, membutuhkan energi. Politik dapat memperoleh energinya dari usaha manusia yang paling bervariasi, dari agama, ekonomi, moral dan antithesis lainnya. Ini tidak menggambarkan substansi sendiri, tetapi hanya intensitas asosiasi atau disosiasi manusia (Carl Schmitt, 2007). Sudah menjadi sifat manusia, kata Edmund Burke, filosof politik abad ke-18, bahwa manusia ingin mengambil bagian dalam kekuasaan. Tetapi, (biasanya) tidak ingin mengambil bagian dalam tanggung-jawab terhadap penggunaan kekuasaan. Politikus semacam ini, juga politikus sontoloyo. Mencari enaknya sendiri.

Oleh karena, jelaslah bahwa politik adalah segala kegiatan manusia yang berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan, atau yang berorientasi kepada negara; bukan untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok sendiri, kepentingan golongan sendiri, atau partainya sendiri. Sebuah keputusan disebut keputusan politik apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu tindakan disebut politis apabila menyangkut masyarakat sebagai keseluruhan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here