Oleh: Jeannie Latumahina
Hari ini , 31 Desember, hari terakhir di tahun 2017. Tinggal menghitung jam, detik dan menit , tahun 2017 akan segera kita akhiri. Beragam peristiwa telah mewarnai sejarah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 2017. Tidak dapat disangkal oleh siapapun munculnya dinamika yang diwarnai unsur konflik intoleransi muncul kepermukaan sepanjang tahun 2017. Diskriminasi berbasis intoleran, kopar- kapir, dan pribumi diungkat ungkit. Belum lagi rumah Tuhan sebagai rumah ibadah dijadikan ajang kampanye, seraya mengkafirkan Sang Liyan.
Semua mewarnai sepanjang tahun 2017. Tanpa pengakuan rasa bersalah, dari peserta kontestan. Bagaimana bisa berbicara tentang rekonsiliasi tanpa pengakuan bersalah dan permintaan maaf dari para politisi dan tim sukses yang telah memprakasai dan melakukannya dengan sangat jelas dimata masyarakat melalui proses PILKADA DKI? Dimana Jakarta yang merupakan respresentatif dari miniatur kebangsaan Indonesia? Energi bangsa menjadi terkuras oleh politik sektarianisme. Sebab jika mimbar rumah ibadah digunakan sebagai corong diskriminasi, berbasis intoleransi atau fitnah kampanye hitam, maka secara tidak langsung kesucian rumah ibadah menjadi ternodakan ketitik paling rendah.
Dalam situasi buruk demikian ini akhirnya negara hadir, sebagaimana terlihat ada langkah maju dari kepemimpinan Jokowi ditahun 2017 dengan upaya membubarkan ormas HTI. Sebab tanpa ketegasan membubarkan kelompok- kelompok garis keras yang terang terangan berupaya untuk makar, maka berbicara tentang merajut Kebhinnekaan dan rekonsiliasi hanya sebatas pada musim PILKADA, PILPRES padahal dari hari ke hari hasutan dan ajakan intoleransi terus meningkat secara masif.
Perbedaan sebenarnya adalah hakikat kodrati dari kemanusiaan. Kita selalu saling berbeda. Beda tubuh, gender, wajah, kepribadian, kemampuan, selera dan 1001 lagi perbedaan lainnya. Sesungguhnya dengan adanya perbedaan lebih memperkaya kehidupan ini, yaitu jika kita saling memahami dan menghargai. Sebaliknya perbedaan akan membuat kita sebagai bangsa terpuruk jika menjadi sumber adanya kebencian.
Sila- sila dalam Pancasila menjawab dengan jelas permasalahan tersebut. Pancasila yang sarat dengan nilai- nilai Visioner. Sebab kita tidak dapat mempertahankan kemerdekaan jika kita tidak bersatu. Kita sebagai anak bangsa menghargai proses membumikan Pancasila serta memberikan apresiasi tentunya kepada Presiden Sukarno yang telah mengambil langkah cepat lewat BPUPKI.
Upaya yang baik ditahun 2017 telah dilakukan, namun tidak cukup serta harus lebih ditingkatkan dalam konteks SATUNYA KATA DENGAN PERBUATAN ! Negara perlu menegakkan hal- hal kecil seirama dengan nilai- nilai Pancasila. Keadilan sosial, dimana DPR harus berhenti dengan segala upaya dan kebijakan untuk ” merampok uang rakyat!”. Hukum para koruptor seberat- beratnya! Sebab ancaman terhadap masa depan bangsa dan tanah air akibat korupsi, setara dengan ancaman radikalisme agama.
Sama- sama menghancurkan bangsa dan negara. Hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih.Tangkap segera aktor penyiraman Novel Baswedan. Berhentilah para politisi maupun tim sukses mengkafirkan orang. Rakyat membutuhkan keteladanan para pemimpinnya. Kenyataan membuktikan bahwa isu intoleransi dan anti Kebhinnekaan bukan dari rakyat. Melainkan muncul dan dihembuskan dari para politisi, dan tim suksesnya. Narasi- narasi Anti Kebhinnekaan tersebut lahir dari isi kepala politisi busuk yang menghalalkan segala cara untuk menang dan berkuasa!
Janganlah kita gadaikan nilai- nilai dasar kebangsaan demi kepentingan dan kemenangan sesaat. Sebab yang kalah adalah bangsa ini. Menjadi mundur jauh karena isu intoleransi, sebagaimana dulu umat manusia alami kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Hitler. Maka hembusan intoleransi ibarat bom waktu yang siap meledak. Bila hal ini terjadi yang kalah adalah kita sebagai bangsa Indonesia .
Mpu Tantular, seorang pujangga Jawa yang beragama Buddha, menulis moto berbahasa Sanskrit “Bhinneka Tunggal Ika”. Berbeda-beda untuk tetap satu. Begitulah semua yang berbeda dapat bersatu dan mengusahakan kesejahteraan bangsa Negara Indonesia. Warisan keanekaragaman, kemajemukan semestinya menjadi kekuatan, bukan sumber kelemahan. Dan harus bermula dari tekad pemimpin, politisi, orang- orang pintar di negeri ini. Penguasa negeri ini.
Mereka bukan kelompok kekuatan untuk diri mereka sendiri atau kelompoknya dengan berbagai kepentingan. Atau hanya untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Harus benar disadari bahwa mereka ada untuk rakyat, untuk menyelesaikan masalah rakyat kecil.
Mereka harus memperjuangkan Infrastruktur pokok publik : Transportasi, listrik, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, yang saat ini masih jauh memenuhi standar kelayakan. Jangan sampai Pemerintah Nasional maupun Daerah mengabaikan mutu kehidupan rakyat. Sebab infrastruktur pokok inilah merupakan prioritas anggaran secara nasional.
Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, adalah indikator indeks pembangunan manusia Indonesia. Rakyatlah pemilik sejati Republik ini maka infrastruktur pokok publik yang belum merata di seluruh Indonesia harus mendapat perhatian penuh. Presiden Jokowi sudah memulai dengan langkah tepat membangun infrastruktur. Namun harus dicermati bahwa hal seperti ini merupakan proyek jangka panjang dan baru dinikmati oleh lapisan menengah. Akibatnya angka kesenjangan ekonomi tetap ada.
Selama tahun 2017 banyak hal telah dilakukan pemerintah. Namun perjalanan kebangsaan memperlihatkan begitu banyak aksi intoleran yang tercipta dan muncul ketika elite politik mensalahgunakan agama sebagai media interaksi politik. Ditangan manusia busuk, berhati monster, agama dapat menjadi pedang pemecah belah, perusak Kebhinnekaan dan perdamaian Indonesia.
Pembenar tindak kekerasan, serta pembunuh manusia dan karakter manusia yang tidak berdosa atas nama AllahNya! Menggunakan isu intoleransi sengaja dimainkan, Sektarian dimainkan demi merebut kursi kekuasaan. Dengan demikian terlihat bahwa masa depan negeri ini, Kebhinnekaan serta konstitusi sering diganggu dengan memanfaatkan kebebasan politik dengan memainkan isu-isu SARA.
Aksi kampanye bernafaskan intoleransi atas nama perbedaan agama, dan rasial begitu kental muncul pada PILKADA DKI. Publik disuguhkan dengan vulgar penyalahgunaan adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam aksi-aksi besar Intoleransi sehingga lebih membahayakan dibandingkan politik uang.
Oleh sebab itu rakyat harus cerdas dalam memilih pemimpin. Seorang Pemimpin seharusnya mampu mengayomi semua warga, tanpa piliih bulu. Keberpihakan seharusnya diutamakan kepada warga miskin dan marjinal. Apapun Agamanya atau siapa dia adalah warga negara Indonesia. Sebab itu salah dan perlu dipertanyakan kembali bila ada pandangan serta pemikiran bahwa pemimpin hanya bisa dari kelompok agama tertentu saja.
Masyarakat harus melihat dengan cerdas sebagai konsumen media. TOLAK kelompok, calon pemimpin, politisi, tim sukses yang terus menerus menggoreng isu agama, dipadu dengan politisasi agama. Menunggangi isu agama untuk mendongkrak elektabilitas, mereka sesungguhnya adalah pemecah belah rakyat Indonesia yang sejatinya adalah PLURAL.
Dinamika politik di tahun 2017 memperlihatkan sisi hitam kelam intoleransi, kegaduhan dalam Pilkada DKI, diperkuat dengan menghilangnya Habib Rizieq Shihab pimpinan aksi- aksi, saat ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.
Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa disamping wajah kelam Kebhinnekaan yang selalu diganggu oleh kelompok intoleran, kepemimpinan Presiden Jokowi juga memperlihatkan kemajuan yang pesat dalam pembangunan infrastruktur.
Tahun 2017 yang tinggal menunggu waktu berakhir, kita akhiri dengan tekad bersama bahwa apa pun yg telah terjadi di tahun 2017, tidak akan memperlemah kesatuan kita sebagai bangsa yang besar, tetapi semakin memperkuat kebangsaan Indonesia Raya dalam memasuki tahun politik 2018.
Jayalah Indonesia Raya
Kediri 31 Desember 2017
