Oleh: Jeannie Latumahina
Setya Novanto, atau SN sudah menjadi rahasia umum para politisi, terkenal royal dan papa yang baik.
Tidak hanya bagi partai Golkar, namun juga dengan politisi di luar Golkar, SN selalu membina komunikasi dan perkawanan, sehingga bukan hal yang mustahil SN mencapai posisi sebagai salah satu ketua DPR.
Demikian juga yang terjadi dalam membangun hubungan luar negeri, SN juga terkenal dekat dengan para petinggi Negara sahabat, baik selaku negarawan maupun pribadi.
Dan ini tentu saja menguntungkan politik luar negeri Indonesia, bebas dan aktif. Terlepas dari kasus korupsi yang telah menyeretnya sebagai tersangka KPK.
Sudah menjadi rahasia umum selama ini, bahwa banyak anggota DPR RI yang terjerat menjadi pesakitan, dan masuk tahanan karena tindak perkara korupsi KPK.
Bahkan terbukti sampai ada salah satu partai politik, yang hampir seluruh pengurus pusatnya terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sungguh menjadi kenyataan yang sangat melukai hati masyarakat.
Kepiawan SN sebagai aktor politik partai Golkar, dengan posisi Ketua Umum, tentu saja selain membuat besar dukungan kepadanya, juga di satu sisi menuai kritikan pedas di dalam Partai Golkar, tidak terhindarkan.
Sebagai contoh, Partai Golkar diluar Partai pendukung utama pemerintah, adalah yang pertama mendukung Presiden Jokowi untuk periode kepemimpinan berikutnya pada tahun 2019.
Demikian juga saat terbentuknya Panitia Angket KPK oleh DPR RI adalah sejalan, walaupun dalam hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dugaan bahwa telah terjadi banyak kepentingan politik, dalam terwujudnya Panitia Angket KPK sangat terbaca oleh publik.
Dengan tidak melupakan kegaduhan politik, dimana Papa minta saham Freeport, yang berakibat terjadinya pergantian pucuk pimpinan Freeport tidak hanya di Indonesia, namun juga di Amerika.
Kegaduhan politik yang sangat besar, hingga menembus pagar istana, dalam pertanyaan besar ‘ benarkah Papa minta saham?’
Kegaduhan besar ini, tentu saja terjadi juga di dalam internal partai Golkar. Semakin meningkatkan eskalasi pergesekan friksi didalam partai Golkar.
Sehingga tuntutan dari internal partai Golkar untuk mengadakan sidang pergantian ketua umum terus bergulir dilaksanakan.
Tentu saja peranan hal ini juga didorong oleh berbagai kepentingan faksi di dalam partai Golkar sendiri untuk mengganti segera pucuk pimpinan.
Demikian juga tekanan yang dilakukan oleh Panitia Hak Angket KPK semakin menguat sehingga publik melihat, sampai ada anggota panitia angket, bukan dari partai Golkar yang membawa kopor, minta ditahan KPK dalam aksi teaterikalnya.
Semua ini ujung akhirnya bisa saja dimungkinkan sebagai bagian dari kepiawaian sebuah strategi politik SN dalam menghadapi tudingan KPK sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi e- KTP terhadapnya.
Maka bukan mustahil pula untuk adanya banyak pihak berkepentingan dan melakukan upaya membebaskan SN dari tundingan tindak pidana korupsi e- KTP yang ditenggarai sebagai mega korupsi dalam sejarah.
Namun juga tidak menutup kemungkinan, bahwa telah adanya upaya tindakan melakukan pembungkaman dalam peristiwa kecelakaan yang dialami SN.
Benarkah SN sedang dalam perjalanan untuk menyerahkan diri ke KPK karena sudah lelah oleh serangan yang dihadapinya?
Ataukah sebaliknya ada pihak yang merasa perlu menghentikan langkah SN untuk menyerahkan diri ke KPK?
SN berada dalam pusaran politik karena banyak kepentingan para elite politik di dalamnya tidak hanya dari partai Golkar.
Bahwa adanya seorang SN dalam pusaran politik karena memang minimal moralitas dan sistem yang buruk yaitu penuh pragmatis sehingga mengundang terciptanya korupsi berkelompok.
Tentu saja, dalam hal ini hanya SN yang tahu dimana sebenarnya kebenaran tersebut. Dan kita akan terus berjuang menyelamatkan bangsa dan negara semata untuk menegakkan kebenaran demi kesejahteraan rakyat dan bangsa, hingga tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta 21 November 2017
