Bitung – Perkembangan perikanan di Indonesia akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan yang serius. Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti kerap menyampaikan kepada publik bahwa kondisi perikanan Indonesia semakin membaik, terkhususnya di Bitung.
Namun, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) justru menemukan keadaan yang berbeda dengan pemaparan Susi. Pengurus Pusat (PP) GMKI, Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Bitung, dan Perkumpulan Senior (PS) GMKI Bitung menyampaikan bahwa di kota Bitung saat ini sedang terjadi krisis ikan.
“Fakta yang kita temukan, bahwa ikan yang diolah di kota Bitung bukan berasal dari para nelayan di Sulawesi Utara atau pun daerah sekitarnya. Tapi ikan didatangkan dari Jakarta,” ujar Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan PP GMKI, Martin, Sabtu (17/6) di Warkop Rest Area, Bitung, Sulawesi Utara.
Berbeda dengan pernyataan Susi, pada bulan Mei lalu di Jakarta, produksi dan ekspor hasil perikanan di Bitung saat ini telah mengalami kemerosotan drastis. Tahun 2014, Bitung memproduksi 124.501 ton dan mengekspor 33,574 hasil perikanan. Sedangkan di tahun 2015 menurun drastis menjadi produksi 49,441 ton dan ekspor 18,658 ton serta tahun 2016, produksi 49,834 ton dan ekspor 15.800 ton. Selama ini perekonomian masyarakat kota Bitung digerakkan oleh sektor perikanan, namun setelah moratorium yang dilakukan oleh Susi, perekonomian di Bitung mengalami kemunduran.
“Bahkan saya mendapat data, bahwa PAD kota Bitung sudah turun drastis. Selain itu, di Bitung juga terjadi alih profesi dari awalnya nelayan menjadi supir ojek. Ini karena nelayan sudah sulit berlayar mencari ikan, bertentangan dengan pernyataan Susi yang mengatakan nelayan tidak sulit lagi mencari ikan,” kata Martin melanjutkan paparannya.
Puluhan peserta yang datang dari berbagai kalangan cukup memahami topik diskusi yang dibahas. Pasalnya GMKI mengangkat topik, Krisis Ikan di Bitung Pasca Moratorium.
Sejak tahun 70-an, kota Bitung cukup dikenal sebagai sentra perikanan di Indonesia. Sanking terkenalnya kota Bitung sebagai penghasil ikan, hampir setiap orang di kota Bitung mempraktekkan pengolahan ikan, baik skala besar ataupun kecil.
Hingga sekarang dampak dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 56 dan 57 tahun 2014 belum pernah dikaji atau pun dirilis. Padahal diperkirakan sebanyak 15.000 orang telah di-PHK.
“Baik itu pekerja pengolahan ikan sampai Anak Buah Kapal (ABK), banyak yang telah berhenti bekerja. Akhirnya harus alih profesi menjadi supir ojek dan kuli bangunan. Seharusnya dilindungi dan diberikan solusi, karena ini akibat dari kebijakan pemerintah,” kata Martin dengan nada kesal.
Masih menurut Martin, ribuan eks ABK ini seharusnya diberi sertifikat pelaut. “Setelah saya telusuri, banyak dari ABK di Bitung ini tidak mengenyam pendidikan formil pelaut. Padahal mereka punya pengalaman mumpuni di laut,” ujarnya.
Fenomena ikan Jakarta yang membanjiri pengolahan ikan di Bitung juga mendapat tanggapan kritis dari Ketua GP Ansor Bitung, Fauzi. Ia menyampaikan, kondisi kota Bitung sekarang cukup serius dan semakin parah.
“Ketika perekenomian masyarakat tergoncang, maka orang yang terhimpit kebutuhan ekonomi ditakutkan bisa menciptakan tindakan pidana. Jika banyak yang melakukan tindakan pidana, angka kriminal akan meningkat,” ujar Fauzi.
Diskusi ini ditutup dengan buka puasa bersama berbagai ormas di kota Bitung dan pembagian bantuan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.
